PKH Belum Tepat Sasaran, Dinsos Terus Dorong Kades Dan Kadus Verifikasi Ulang Sampai Maret

Batubara.Ersyah.com l Validasi data dan verifikasi terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terus  dilaksanakan Pemkab Batubara hingga akhir Maret 2019  karena selama ini banyak dikeluhkan tidak tepat sasaran.

“Kondisi dilapangan banyak didapati penerima PKH dan  BPNT yang tidak tepat sasaran”, Kadis Sosial Pemkab Batubara Drs.Bahrumsyah, Msi. pada sosialisasi validasi penerima PKH kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Kamis (14/3) di aula Mapolres Batubara.

Menurutnya persoalan timbul akibat  pendataan yang di lakukan tidak akurat. Pengawasan lemah serta tindakan tidak tegas dari pihak pemerintah ditenggarai menjadi penyebab tidak tepat sasaran yang terjadi sejak pendataan tahun  2011.

iklan

Pemerintah kabupaten  Batubara telah mendata ulang sejak tahun  2016 dan 2017, hasilnya telah diserah terimakan dalam bentuk Hard  dan Soft Copy dan berita acara kepada Kemensos, Pusdatin, Menko PMK dan Unit kerja usaha penanggulangan masyarakat miskin di  Jakarta.

Namun kata Bahrumsyah, hasilnya tetap belum ada perubahan sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat terutama sekali masyarakat sangat miskin.

“Yang terjadi saat ini banyak penerima PKH yang tergolong mampu dan lebih banyak masyarakat sangat miskin tidak menerima apapun baik itu beras atau PKH. Dalam hal ini Pemerintah Batubara tidak akan diam dan terus berupaya untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Salah satu upaya dengan cara mengumpulkan seluruh Kepala Desa dan  Camat untuk mensosialisasikan persoalan ini.

“Melalui rembuk desa untuk menghasilkan  data akurat serta berkoordinasi antara Pemerintah Batubara, DPRD khususnya Komisi C dan pihak Kemensos,”ujar Bahrumsyah lagi.

Hasil rembuk desa masih didapati para Kades yang enggan untuk menetapkan warga yang layak dan tidak menerima Bansos PKH sesuai dengan  kriteria masyarakat sangat miskin dan miskin.

Karena belum diperoleh data penerima PKH yang benar-benar layak mendapatkan bantuan, Pemkab   Batubara melakukan sosialisasi dengan seluruh Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan Se Kabupaten Batubara,” Tujuannya untuk  melakukan verifikasi ulang didampingi oleh verivikator yang di rekrut dari pendamping PKH desa,”ungkapnya.

Dijelaskan,  berdasarkan MOU pengawasan Bansos yang di lahirkan Kemensos bersama Kapolri  meminta agar Bansos tepat guna, tepat sasaran, dan waktu terhadap penyaluran Bansos.

Artinya semua pihak yang terlibat pendataan ini diharapkan tidak main main dengan data yang akurat dari pihak desa yang benar benar mengetahui warga sangat miskin dan pra sejahtera.

Kadis Sosial juga mengatakan seharusnya 28 Februari 2019 lalu sudah selesai validasi namun karena masih banyak laporan warga yang seharusnya layak menerima PKH, tidak terdata makanya diperpanjang hingga akhir bulan ini.

Apabila telah didapat data real penerima yang memenuhi kriteria maka Dinas Sosial didampingi DPRD Batubara khususnya Komisi C akan ke Kemensos.

“Melalui Kemensos kita minta untuk didampingi ke Pusat Data Informasi Kependudukan (Pusdatin) dan selanjutnya kita serahkan kepada Kementerian yang menangani pemberian PKH,” terangnya.

Bahrumsyah apabila validasi dapat diselesaikan akhir bulan lalu diharapkan pada triwulan kedua Bulan Juni data penerima PKH sudah disesuaikan. Karena harus selesai pada triwulan ketiga bulan September,”terangnya. (jo)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *