Batubara.Ersyah.com l Polisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Batubara Citra Mulyadi Bangun menilai Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) saat ini belum dibutuhkan di Kabupaten Batubara.
“Kalaupun Bupati membuat TBPP di Batubara, tim tersebut harus dibawah Bappeda agar tidak bertentangan dan bertolak belakang dengan Bappeda”,kata Citra menjawab wartawan melalui selulernya, Jum’at (31/5).
Disebutkan Citra, kekisruhan yang terjadi di Batubara akibat munculnya TBUPP yang diketuai Syaful Safri, Bupati harus segera mengambil tindakan.
“Kegaduhan’ terjadi pasca Bupati membentuk TBUPP berdasarkan Perbub No. 13 Tahun 2019”,katanya.
“Apabila dipandang memang dibutuhkan harus berkoordinasi dengan Bappeda. Jangan berdiri sendiri karena ada Wakil Bupati jangan diabaikan. Hari ini Syaiful Safri seolah-olah merasa dia pula yang jadi Bupati”, cetus Citra.
Terkait aksi massa Rabu lalu agar Saiful Safri hengkang dari Batubara, menurut Citra itu sah-sah saja sepanjang tidak ada kepentingan tertentu karena itu hak mereka mempertanyakan apa kepentingan TBUPP.
Sekretaris Yayasan Pengkajian Hukum dan Masyarakat (YPHM) Kabupaten Batubara Helmisyam Damanik juga mempertanyakan urgensi dan dasar pembentukan TBUPP di Kabupaten Batubara.
Helmi mempertanyakan apakah Kabupaten Batubara sangat tertinggal pembangunannya sehingga harus dibentuk tim percepatan pembangunan. Demikian pula mengenai Sekretaris Daerah (Sekda) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) apakah tidak mampu mengimplementasikan program kerja Bupati sehingga harus membutuhkan tim ad hoc.
Kalau memang Sekda dan pimpinan OPD dianggap tidak mampu mengimbangi gerak cepat Bupati dalam menjalankan program kerjanya menurut Helmi Bupati tinggal mengevaluasi dan mengganti mereka dengan pejabat yang lebih gesit, cerdas dan inovatif.
Sebelumnya Elfi Haris setuju TUBPP apabila 3 ha. Indikator kinerja TUBPP; ukuran berhasil atau gagalnya TUBPP? Sebagai tim yg dibiayai APBD, semua harus terukur. Jangan sampai keberhasilan dinas, SKPD, Camat, kades di klaim sebagai keberhasilan TUBPP.
Kedua, dasar pemilihan personil TUBPP? Kenapa tidak ada/sedikit orang Batubara di Tim tersebut? Padahal banyak orang Batubara yg lebih pakar dan lebih berpengalaman, seperti Prof Dr OK Saidin, Prof.DR. Tan Kamelo, (guru besar USU), Prof DR. Ilmi (mantan rektor ITM), DR.M.Nur (guru besar UNDIP), DR. Hasan Sazali (Doktor komunikasi pembangunan dr UGM) dan lainnya.
Ketiga, indikator pembangunan di Batubara sulit/rumit sehingga diperlukan tim ad hoc. Kalau DKI Jakarta perlu TUBPP wajar; karena kompleksitasnya tinggi (masalah lahan, macet, banjir, kesenjangan ekonomi, heterogen dll). Apakah Batubara sudah serumit itu, sehingga Bupati perlu tim tambahan.
“Ini semua harus diperhatikan, jangan karena pengangkatan itu bakalan menimbulkan kesenjangan”, imbuhnya.(jo)
