Batubara.Ersyah.com l Pengurus Daerah Angkatan Muda Melayu Indonesia( PB AMMI) Kabupaten Batubara menolak keberadaan ornamen gorga di bangunan baru Mapolres Batubara.
Pemasangan itu dianggap Pengurus Besar AMMI bisa berdampak negatif. Bahkan bisa menimbulkan konflik antar adat istiadat, seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Batu Bara persis di Desa Simpang Dolok, Kecamatan Lima Puluh, “Ini jelas berkaitan ketentraman dan kenyamanan kami yang selama ini terjalin harmoni di Kabupaten Batubara. Berkaitan dengan itu, Selasa (10/9) PB AMMI akan demo di rgedung DPRD setempat,”sebut Koordinator lapangan Andi Syahputra dan Kordinator Aksi Rahman, Minggu (8/9).
Sesuai surat aksi yang telah mereka sampai ke Polres Batubara, diperkirakan massa akan dikerahkan PB AMMI sekira 500 orang.Intinya,kata mereka menolak adanya ornamen Gorga yang menghiasi kantor Polres Batubara.
Sebelumnya, Kamis (5/9) IMAMI Provinsi Sumatera Utara, sudah menggelar aksi demo ke Mapolda Sumut.
Massa IMAMI meminta Kapolda, Irjen Pol Drs. Agus Andrianto segera memanggil Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang SH MHum, untuk duduk bersama masyarakat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Batubara dalam upaya membahas ornamen ‘Gorga’ yang tertera di bangunan baru Mapolres.
Sementara itu Jum’at (6/9), Pengurus Besar Gerakan Masyarakat Menuju Kesejahteraan Kabupaten Batubara ( PB Gemkara ), mengadakan silaturrahmi sekaligus tatap muka ke dengan Kapolres Batubara AKBP Robinson Simatupang SH MHum.
Kedatangan para pengurus Gemkara dipimpin Ketua Umum PB Gemkara Khairul Muslim didampingi Ketua harian Zulkarnain Ahmad, Sekretaris Umum Syarkowi Hamid dan anggotanya. Dalam rangka menyamakan persepsi menepis isue yang berkembang terkait bangun baru kantor Mapolres Batubara.
AKBP Robinson Simatupang mengatakan, pertemuan ini sebagai silaturrahmi, sebab ia juga sebagai pelindung Gemkara sekaligus membahas isue yang berkembang dibangunan Mapolres Batubara.
“Jadi bangunan ini tidak ada APBN untuk membangun Polres, yang ada membangun asrama. Dengan tekat untuk membangun tempat ini, saya melalui Kabag Ren Kompol A.K Tanjung buat surat usulannya, segala urusan saya yang urus, akhirnya disetujui,”cerita Kapolres.
Dijelaskan, bangunan Polres harus sesuai Perkap Kapolri luas tanah untuk pembangunan. Kalau dari Poldasu gak bisa ini, tapi ini bisa sampai gol dan terbangun Polres. Sebenarnya ini biasa polos, dibuat secara nasional tanpa menempatkan simbol-simbol adat dan budaya tertentu. Polri adalah institusi negara sebagai lambang NKRI.
Sejalan dengan waktu, menurut Kapolres, terpikir kembali ada sejarah didaerah Batubara dan tanya sana sini terbuka lah cerita sejarah Negeri Siak Indrapura Raja Datuk Pagaruyung punya anak Blambangan yang berdagang dan bertemu Putri dari Raja Simalungun bermarga Damanik.
“Artepak nya di ada Indrapura dan beberapa bulan lalu sempat ngomong denga putrinya. Ternyata Melayu sini ratusan tahun lalu sudah asimilasi dengan orang Batak. Setelah selidiki ada Marga nya dari porsea dan lain. Orang ini berdagang menyebrang menyebangi sungai, dan ini lah sejarah dulu,”beber Robinson lagi.
Tempat bangunan Mapolres ini dulunya adalah tanah Mapolsek pemberian buya Abdul manan Simatupang, begitu juga bangun Mesjid sama Gereja yang berdampingan, menandakan orang terdahulu sudah berdampingan.
“Polri itu sangat menjunjung tinggi toleransi dan adat yang ada didaerah. Kami siap untuk dikoreksi dan dikritik jika ada ada kesalahan. Kalo bapak minta ornamen yang ada ini dirubuhkan saya siap rubuhkan sekarang juga. Saya dari dulu semangat membangun, dimana tempat saya bertugas sejak dari Poldasu,”sebut AKBP Robinson Simatupang. Menanggapi hal itu, Khairul Muslim menegaskan, niat baik dan sprite Kapolres Batubara untuk membangun infrastruktur sangat diapresiasi.
“Semangat menumental ini kami hargai setinggi tingginya. Hari ini kami datang menyatukan persepsi, masalah ornamen yang menjadi isue. Gemkara terdiri dari berbagai etnis yang ada sepakat untuk ciptakan kondusif di Batubara,”ujar Khairul Muslim.
Menurutnya, kebinekaan masyarakat Batubara sudah terjadi dikehidupan sehari hari, dan memahami betul kearifan lokal yang ada dan keunggulan etnis yang ada di Batubara.
“Kita tidak menuntut harus ornamen Melayu yang dipasilitasi. Intinya jangan kita berikan ruang sedikit pun timbul bentuk suasana tidak nyaman. Persoalan isue ini tidak ada bisa disalahkan. Makanya hari ini kita samakan persepsi dinasionalkan saja bangunnya,”pintanya diamini para pengurus yang hadir.
Amatan Wartawan diakhiri pertemuan Pengurus Gemkara dibawah Kapolres bersama pejabat utamanya melihat seluruh bangunan Mapolres Batubara dari dalam dan luar. (zo)
