Batubara.Ersyah.com l Anggota DPRD Batubara priode 2014-2019, Citra Muliadi Bangun SE mengakui adanya temuan kelebihan bayar anggaran perjalanan dinas dan dana Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI).
“Iya benar itu, ada temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara untuk anggota DPRD Batubara tahun 2017 yang sampai hari ini belum di bayar, tapi saya pastikan sebelum akhir masa jabatan akan kebalikan semua,”jawab Citra Muliadi Bangun melalui selulernya, Minggu (22/9).
Dikatakan, persoalan itu bukan kesalahan DPRD Batubara saja, namun kesalahan juga terletak pada Pemerintah daerah, sebelum masalah Pemkab Batubara membuat regulasi dan membuat peraturan untuk pembayaran anggaran TKI. Sejalan dengan itu rupanya keuangan daerah tidak berada dengan sedang,”Nah disini lah kita yang menjadi temuan itu, tapi saya sudah mencicil kok. Kawan- kawan yang lain juga begitu. Saya sendiri mengapa belum semua selesai mengembalikan..? ya, karena belum punya uang, tapi jaminan saya ada kok nilainya hampir Rp 500 juta,”ujarnya.
Citra juga mengatakan dari Rp 32 juta yang harus dikembalikan ada sisa yang belum dibayar 22 juta lebih lagi. Masalah temuan begini bukan saja terjadi di Kabupaten Batubara, tapi daerah lain di Indonesia ini juga ada.
“Apa pun ceritanya ini harus dibayar dan dikembalikan, sebab sudah menjadi temuan BPK RI dan menjadi ranahnya hukum seperti Kejaksaan,”sebut Politisi PKS tersebut.
Sebelumnya, Zainuddin selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ketika Wartawan dihubungi melalui selular, Sabtu(21/9) mengatakan dua wakil rakyat Batubara sudah mengembalikan secara lunas dengan kesadaran sendiri.
“Setelah kita kirim surat kepada mereka, alhamdulilah dua orang itu sudah mengembalikan,” katanya.
Sementara itu, 5 lainnya belum mengembalikan. Tetapi mereka berjanji akan mengembalikannya.
Ditanya identitas kedua oknum yang sudah mengembalikan anggaran kelebihan itu, Zainuddin tidak bersedia menjelaskannya secara spesifik.
“Yang jelas bukan Oky Iqbal Prima yang saat ini menjabat Wakil Bupati Batubara,” katanya.
Menurut Zainuddin, salah satu alasan mereka belum mengembalikan kelebihan anggaran tersebut, karena belum punya uang.
“Saya rasa mereka masih menunggu menerima gaji Oktober mendatang,” ujarnya.
Ditanya apakan kemungkinan kelimanya akan diproses hukum jika tetap membandel dengan tidak mengembalikan uang tersebut, Zainuddin mengatakan terserah Inspektorat.
“Karena mereka mendapat perintah dari BPK Perwakilan Sumut adanya temuan tunggakan pembayaran anggota DPRD Batubara tersebut. Diteruskan atau tidak, itu tergantung Inspektorat,”jawab Zainuddin.
Sekedar informasi terkait persoalan ini perwakilan elemen masyarakat Batubara akan menggelar aksi demo di Kantor DPRD, Seni (23/9).
“Kita akan menggelar aksi demo ke kantor DPRD Batubara meminta para wakil rakyat terlibat mempertanggungjawabkan anggaran yang belum dikembalikan. Rencananya kita demo, Senin, 23 September 2019. Bila dari aksi tersebut pengembalian tidak juga cleir maka kasus ini akan kita bawa ke ranah hukum,” ujar koordinator aksi Sawaluddin Pane.(zo)
