BATU BARA.Ersyah.com l Terkait carut marut penyaluran bansos sembako yang belum tuntas di Kabupaten Batubara, terus menjadi sorotan berbagai pihak.
Kali ini Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) menggelar aksi damai, Senin (14/9) menuntut agar pemerintah Batubara dan DPRD menelusuri persoalan yang sedang dihadapi warga meskin.
Saat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD, 5 orang perwakilan IMABARA diterima di Komisi lll DPRD Batubara.
Dalam pertemuan itu, Ikatan Mahasiswa Batubara (Imabara) yang diketahui Nazli Ulia memperlihatkan 8 poin tuntutan mereka untuk disikapi,, meminta klarifikasi dari pihak Bank Mandiri terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako yang ada di Batubara.
Bank juga diminta penuntasan permasalahan seperti Saldo Nol, Malfunction dan Pick Up Card Stolen.
Meminta keterbukaan informasi pemerintahan Kabupaten Batubara, mengenai e-warung kepada masyarakat.
Imabara juga meminta DPRD Batubara atau Pemkab membentuk Panitia Khusus (Pansus), melakukan pendataan kelayakan e-warung di Kabupaten Batubara.
Bahkan disinyalir adanya e-warung yang fiktif. Juga diminta agar diwujudkan penyaluran yang tepat sasaran.
Kepada Kejari Batubara, Imabara minta agar mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana BPNT, yang diduga keras dilakukan oleh Bank Mandiri dan pihak terkait lainnya.
Selanjutnya Imabara meminta Bupati Batubara, agar memindahkan penyaluran program BPNT melalui Bank Negara lainnya, atau tidak lagi bekerja sama dengan Bank Mandiri.
Bupati Batubara Ir Zahir MAP, Ketua DPRD M. Safi’i SH, Ketua Komisi III Amat Mukhtas serta anggota Komisi lainnya menampung aspirasi Imabara.
Pada pertemuan itu Bupati Zahir mengaku, permasalahan e-warung memang santer sejak lama dan membuatnya pusing.
Zahir juga mengaku sangat kesal mengingat kesalahan dilakukan agen, namun pihak Pemkab Batubara yang dipersalahkan.
“Saya tidak mau tau siapa pun yang terlibat, walaupun ada nama ponaan saya disebut-sebut, siapa yang salah tangkap saja”, tegas Zahir.
Kepada Komisi lll Bupati meminta kasus tersebut segera diselesaikan. “E-waroeng yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan dianggap tidak layak tolong cepat digantiin, termasuk oknum TKSK yang bermasalah,”pinta Zahir.
Kemudian untuk penyaluran bantuan berjalan harus tepat sasaran perlu diganti bank sebagai lembaga bayar.
“Bila Bank Mandiri selalu menimbulkan masalah maka tolong bantu saya untuk dasar penggantiannya,”tukas Bupati.
Komisi lll DPRD Batubara Amat Mukhtas mengaku telah berkoordinasi dengan Bank Mandiri. Telah menjadwalkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinsos, e-warung, TKSK, Korteks, Bank Mandiri dan pihak terkait.
“Sekitar diatas tanggal 22 bulan ini kita gelar RDP terkait bansos dan e-warung,”janji Amat Mukhtas.
Atas kacaunya penyaluran bansos, Amat Mukhtas berpendapat e-warung sebaiknya dibebaskan belanja kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari mana saja.
Sebelumnya, IMABARA juga melakukan aksi demo didepan Bank Mandiri KCP Kuala Tanjung yang bertempat di Japan access road menuju Inalum Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara menuntut klarifikasi pihak Bank. Namun hampir satu jam melakukan aksi tidak satupun yang menemui mereka.
Informasi usai melakukan aksi didepan DPRD massa IMABARA menyerahkan sejumlah berkas ke Kejaksaan Negeri Batubara.(tim/red.01)
