Guna Penyelamatan Aset dan Peningkatan PAD, Bupati Labura dan Wakil Temui Kejari Labuhanbatu

iklan
Foto: Bupati Labura Hendriyanto Sitorus SE MM bersama Wakil H Samsul Tanjung ST MH, Kejari Kumaedi SH MH, Kasi Intelijen Syahron Hasibuan SH, Kasi Pidsus Noprianto Sihombing SH MH, Kasi Pidum Bani Immanuel Ginting S, SH, Kasi Datun Yunitri Citania Rouli Sumondang SH diabadikan disela – sela kunjungan di Kantor Kejari Labuhanbatu.(ersyah/F.Sinaga)

LABUHANBATU.Ersyah.com l Upaya menjalankan visi misi program pembangunan di Kabupaten Labura berjalan dengan baik, serta penyelamatan Aset pemerintah yang masih berada di pihak ketiga dan peningkatan PAD, Bupati Labura Hendriyanto Sitorus SE MM bersama Wakil H Samsul Tanjung ST MH menemui Kejari Labuahanbatu, Kamis (18/3/21).

Kedatangan Bupati bersama Wakil didampingi Kadis Pemadam Kebakaran Ahmad Sofyan ST MM, Kadis LH Drs Imam Ali Harahap MAP, Ketua APDESI Labura M Ridwan Tambunan, Kades Sidua-dua Dayat, Kades Terang Bulan Ali Bakti Ritonga.

iklan

Disambut Kejari Kumaedi SH MH, Kasi Intelijen Syahron Hasibuan SH, Kasi Pidsus Noprianto Sihombing SH MH, Kasi Pidum Bani Immanuel Ginting S, SH, Kasi Datun Yunitri Citania Rouli Sumondang SH.

iklan

Bupati Hendriyanto mengungkapkan, kedatangan merupakan bentuk silaturahmi dan koordinasi beberapa poin penting, seperti Aset – aset yang masih berada di pihak ketiga, pajak, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang tidak taat pajak sudah kami sampaikan, begitu juga dengan asset-asset dari tangan pihak ketiga yang belum dikembalikan, jadi koordinasi ini untuk pembangunan di Labura agar dapat berjalan dengan baik,”ujar Bupati.

Menjawab itu Kumaedi SH MH menyambut baik dan siap mendukung penuh langkah Bupati Labura dan Wakil yang berupa peningkatan PAD dan mengambil aset -aset dari pihak ketiga. Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan sinergitas antara penegak hukum terutama dari Kejaksaan dengan Pemerintah Labura.

Terkait penyelamatan asset sesuai yang di gariskan Kejaksaan Agung untuk menyelamatkan asset pemerintah daerah masing-masing, kita akan bantu dan cek asset tersebut agar segera di kembalikan ke pemerintah daerah.

Selain itu juga kita akan mengontrol dalam pencegahan korupsi. Melakukan berbagai langkah seperti pengelolaan dana desa agar tidak terjadi korupsi.

“Kami akan berupaya melakukan pendampingan hukum, itu akan mengurangi kemungkinan tindak pidana yang terjadi. Kami juga akan memperpanjang MoU dengan Kabupaten Labura agar ada landasan hukumnya bagi kami, sehingga kinerja pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan dalam tata kelola keuangan,”terang Kejari.(F.Sinaga)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *