LABURA.Ersyah.com l Bupati Labura Hendriyanto Sitorus SE MM bersama Wakil Bupati H. Samsul Tanjung ST MH mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada serentak tahun 2020 secara virtual, Rabu (14/4/21).
Rakor ini sesuai Pengarahan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo bersama 184 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang telah dilantik.
Kegiatan juga diikuti Ketua DPRD H. Indra Surya Bakti Simatupang, Pj. Sekda Suryaman, dan Asisten Administrasi Umum Abdul Haris Rangkuty.
Acara diawali dengan laporan Mendagri, Tito Karnavian.
Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo, berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik memberikan kinerja terbaik karena salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang baik, sebab jabatan yang di memiliki punya tanggung jawab yang besar.
“Jabatan memiliki tanggung jawab besar, tentunya setiap orang harus bekerja dengan kecepatan tinggi, tidak mudah puas, selalu melakukan cek dan kontrol setiap mengerjakan laporan, sering terjun ke lapangan, serta wajib melakukan pengelolaan anggaran dengan baik,”pintanya
Presiden juga berharap agar tidak memperlambat ide investasi. Jika memperlambat investasi tentunya akan berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Jikalau ekonomi daerah tidak meningkat begitu juga dengan investasi nasional. Sementara itu, Investasi juga memberikan income kepada negara, dimana 70 persen pemasukan negara dari pajak.
“Kita harus dapat meningkatkan kuartal perekonomian negara dengan dukungan dari daerah serta provinsi. Semoga ekonomi kita bisa bangkit kembali dengan posisi normal dan baik,”harap Presiden.
Rapat itu, Presiden menyampaikan terkait pemulihan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi, karena saat ini pencegahan atau penanganan pasien Covid-19 terus dilakukan sehingga kasus aktif Covid-19 dapat berkurang. Untuk itu pemerintah daerah harus selalu melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Program vaksinasi-vaksinasi juga diharapkan terus berjalan dengan baik dan sasarannya jelas, termasuk vaksin lansia yang mulai berjalan.
Untuk sektor ekonomi lanjut Presiden, eksekusi belanja daerah harus di perhatikan, terutama bantuan sosial yang harus terus dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Hal-hal lain yang berkaitan dalam upaya meningkatkan pengelolaan anggaran dengan baik juga perlu ditegakkan. Salah satunya kinerja dan belanja aparatur negara harus lebih ideal. Untuk itu, setiap Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah harus memiliki fokus pembangunan utama setiap tahunnya.
“Misalnya di tahun pertama fokus pembangunan daerah pada infrastruktur jalan. Lanjut di tahun kedua, konsentrasi pada perkembangan pasar, dan di tahun ketiga fokus pembangunan daerah pada pembangunan sekolah,”terang Presiden.
Dalam Rakor juga setiap Menteri menyampaikan arahan seperti, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB.
Rakor yang ditutup Mendagri Tito Karnavian memberikan kiat otonomi daerah, kontrol percepatan Covid-19 di daerah, penguasaan teritorial, demografi masyarakat dan membangun hubungan baik dengan unsur Forkopimda.
“Setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu memahami bahwa sistem pemerintahan bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintahan ini, ada otonomi daerah. Untuk itu penting bagi setiap kepala dan wakil kepala daerah memahami Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” tutup Tito.(F.Sinaga)
