BATU BARA.Ersyah.com l Bupati Batubara Ir Zahir MAP menyambut tim BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dipimpin Eydu Oktain Panjaitan, Selasa (3/8/21) di Aula Rumdis Bupati Kompleks Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka.
Tim BPK RI direncanakan akan bekerja selama 25 hari di Kabupaten Batubara dalam rangka Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan Atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk Batubara menuju daerah kemandirian Fiskal.
Turut mendampingi Bupati, Sekdakab Sakti Alam Siregar dan Kepala OPD se-Kabupaten Batubara.
“Terimakasih dan selamat datang di Kabupaten Batubara Tim BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara,”kata Bupati Zahir dalam sambutannya.
Dijelaskan, upaya Pemkab Batubara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti menerapkan sistem aplikasi online (melakukan transaksi pembayaran secara online). Sistem ini masih dalam proses perbaikan data yang terintegrasi. Namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menjalankan pengelolaan PAD.
“Dengan kedatangan Tim BPK RI ini, saya berharap OPD Pemkab Batubara belajar dan bekerjasama untuk meningkatkan PAD. Sehingga Kabupaten Batu Bara akan menjadi Kabupaten yang mandiri,”ujarnya.
Bupati Zahir juga memaparkan informasi realisasi penerimaan dajak daerah per 1 Januari sampai tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp. 47,743,816,352,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
Sementara itu Tim BPK RI Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan, pemeriksaan kinerja berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.
Tujuan pemeriksaan pengelolaan PAD untuk mengembangkan wilayah, mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Sebab kemandirian fiskal merupakan indikator utama mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk Pemerintah Pusat.
“Pemeriksaan tahap pendahuluan untuk Provinsi Sumatera Utara diambil contoh Kabupaten Batubara dan Kabupaten Tapanuli Selatan,”terangnya.
Selain itu menurut Eydu Oktain, BPK RI hadir untuk mengajak dan mendampingi Pemerintah Daerah mendorong menuju kemandirian fiskal yang tidak tergantung bantuan dari Pemerintah Pusat.(red.01)
