LABURA.Ersyah.com l Terkait Surat Edaran (SE) wajibnya kartu vaksin untuk melengkapi administrasi mengurus pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
“Hal itu saya lakukan salah satu cara untuk mendongkrak kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin. Sewaktu mendengar intruksi Presiden RI Joko Widodo di Medan Sumatera Utara (16/9/21) lalu, Labura menduduki peringkat ke – 7 terbawah tingkat kesadaran vaksin,”ujar Bupati Labura Hendriyanto Sitorus SE MM menjawab Wartawan, Kamis (30/9/21) di ruangan kerjanya.
Bupati mengatakan, ia membuat surat edaran untuk mengajak seluruh masyarakat peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk melakukan vaksin. Selain itu tidak ada niat mempersulit masyarakat untuk membuat adminduk.
“Itu tidak benar. Saya tidak mempersulit masyarakat membuat Adminduk,”ungkapnya.
Hendri menyebutkan, sesuai SE yang dibuatnya justru karena sayang dan peduli kesehatan masyarakat untuk lebih sadar arti kesehatan dan ikut melawan covid – 19 di Kabupaten Labura tanah yang kita cintai.
“Saya sudah mengantisipasi agar masyarakat tidak kesulitan membuat adminduk, sejak surat edaran di keluarkan, di situ juga posko vaksin kita buka. Alhamdulillah dalam waktu dua hari, Senin – Selasa mencapai 278 orang menerima vaksin. Ini berarti masyarakat membutuhkan fasilitas vaksin sekaligus sebagai sarat adminduk,”terangnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Labura itu menegaskan, ia setiap hari melakukan kordinasi atas kesediaan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara drg Ismail. “Kewajiban saya menjaga masyarakat dari Covid – 19 ini, dan menjadi kewajiban saya menjalankan program nasional,”ucapnya.
Ia juga berharap kepada masyarakat agar tidak langsung percaya dengan isue miring yang dihembuskan.
“Saya berharap Covid – 19 segera berlalu di tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok, khusus di negeri yang disayangi ini, agar kita semua bisa hidup normal, ekonomi bangkit serta anak-anak kita bisa hidup normal seperti kita semasa kecil menjalanin kehidupan,”harapnya.(F.Sinaga)
