BATAM.Ersyah.com l Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan bupati/wali kota se-Provinsi Kepri dapat mempermudah izin berusaha.
“Pemerintah tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang jumlahnya banyak hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah. Karena itu, untuk mengakomodasi seluruh angkatan kerja perlu pelibatan sektor swasta,”demikian rilis pers Puspen Kemendagri diterima ersyah.com, Jum’at (14/1/22).
Sementara Mendagri saat memberikan keterangan pers pada kunjungan kerjanya (Kunker) dalam rangka monitoring, evaluasi program, dan kegiatan strategis di Provinsi Kepri, Kamis (13/1/22) di Marriot Hotel Harbour Bay, Kota Batam.
Dalam kegiatan itu Mendagri memberikan arahan kepada Gubernur Kepri dan seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Kepri. Agar menarik sektor swasta dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam berusaha. Mendagri juga mewanti-wanti agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak malah mempersulit izin pihak swasta yang hendak berusaha.
“Buat regulasi dengan mekanisme yang mempermudah, kalau enggak nanti pengusahanya akan lari, yang dari dalam (negeri) lari ke luar (negeri), dari luar (negeri) tidak mau masuk ke sini (dalam negeri),”terangnya.
Mendagri berharap, kemudahan berusaha tersebut untuk memacu para investor berebut investasi di Kepri. Dengan begitu, seluruh angkatan kerja yang dimiliki Kepri dapat memiliki pekerjaan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di daerah meningkat.
Jajaran pemerintah Kepri diminta memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Meski memiliki potensi alam dan letak geografis yang strategis, namun keberadaan SDM merupakan kunci pembangunan.
Selain itu perkuat sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Bidang kesehatan juga perlu diperhatikan untuk membangun SDM yang andal. Dengan langkah tersebut, diharapkan Kepri dapat memiliki angkatan kerja yang produktif.
“Tapi ya kita serahkan kepada Bapak Gubernur untuk mengendalikan pemerintahan di provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga teman-teman bupati/wali kota (dapat) memiliki pemikiran yang sama,”pinta Mendagri.(red01)
