LABUHANBATU.Ersyah.com l Bupati Labuhanbatu dr H.Erik Adtrada Ritonga mengaku sangat senang bisa menghadiri Konferensi ke VIII Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu PWI diharapkan menjadi penyeimbang sekaligus kontrol pemerintah.
“Saya berharap PWI menjadi kontrol sosial bagi pemerintah, agar pemerintahan terus berbenah untuk memajukan Kabupaten Labuhanbatu yang kita cintai ini,”kata Bupati dr H.Erik.
Ia juga mengaku senang jika dikritik karena menurutnya, itu merupakan kontrol bagi pemerintah agar tidak melenceng dari aturan. Untuk itu, dr H.Erik berharap PWI bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk menangkal HOAX di Labuhanbatu.
“Mari kita secara bersama berkolaborasi membangun Labuhan Batu agar maju dan berkembang. Kami senang bermitra dengan wartawan yang memiliki fungsi sebagai kontrol sosial,”ujarnya.
dr H.Erik menegaskan sangat mendukung program kerja untuk meningkatkan SDM Wartawan, salah satunya Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Hubungan kemitraan antara wartawan PWI dan Pemkab Labuhan Batu harus terjalin dengan baik. Kita mendukung pelaksanaan program UKW kedepannya,”janji Bupati.
Konferensi VIII PWI Labuhan Batu masa bakti 2018-2021 tahun 2022, mengusung tema “Wartawan memiliki peran penting untuk membangun Daerah”di gelar di Gedung Hall – Permata Land Hotel Rantauprapat.
Turut hadir Wakil Bupati Hj.Ellya Rosa Siregar, Ketua PWI cabang Sumut, H Farianda Putra Sinik SE bersama Ketua DKP Sumut M Syahrir, Rifki Warisan, Austin EA Tumengkol, Hamonangan Panggabean, Riza Mulyad, Amru Lubis, David Swayana dan Seksi Hukum Ahmad Fuad Siregar.
Perwakilan Dandim 0209/LB, perwakilan Polres Labuhanbatu, lerwakilan Kejari Rantauprapat dan beberapa pimpinan OPD.
“Diharapkan ketua yang baru dan pengurus yang terpilih nanti bisa lanjutkanlah yang telah dibuat dan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, silahkan kritik pemerintah tetapi jangan menghujat,”ucap H Naerul Nizam Aru S Sos.
Sementara itu Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SE menegaskan agar jangan ada intervensi dalam Konferensi VIII PWI Labuhan Batu. Sehingga bisa berjalan demokratis dan serahkan dengan pemilik suara serta tunjukan kepada pemerintah bahwa PWI sudah dewasa dalam berdemokrasi.
“Harus menegakan aturan di PWI dengan 4 pedoman UU Pers, kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan dan pedoman pemberitaan ramah anak,”tegas Farianda.(tim/f.Sinaga/red01)