Wabup Labura Rakornas di Jakarta, Frekuensi Bencana Indonesia Naik 81 Persen

Foto: Wakil Bupati Labura H Samsul Tanjung ST MH didampingi Kepala BPBD Abdi Yoso saat melihat stand pameran BNPB Pusat.(foto. Diskominfo Labura)

JAKARTA.Ersyah.com l Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (2/3/23) di Arena Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Turut hadir, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Gubernur, Wali Kota, Wakil Bupati (Wabup) Labura H.Samsul Tanjung ST MH,didampingi Kepala BPBD Abdi Yoso, jajaran BNPB, BPBD serta Forkopimda se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu Wabup Samsul Tanjung bersama Kepala BPBD Abdi Yoso juga melihat langsung stand pameran industri kebencanaan tingkat Asia dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR). Bahkan Wabup Labura berkesempatan berbincang tentang penanggulangan bencana.

Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.

“Frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen. Dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan non alam lainnya,”sebutnya.

Presiden mengatakan, ini semua terjadi karena perubahan iklim sehingga menyebabkan frekuensi bencana alam naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana.

“Karenanya, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pasca bencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,”ungkap Presiden mengingatkan.

Dia menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.

Untuk itu pentingnya identifikasi potensi bencana di setiap daerah. BPBD harus didukung dengan anggaran yang cukup jika terjadi bencana.

“Jangan sampai BPBD tidak ada anggarannya atau anggarannya kecil sekali. Jadi semuanya harus terukur,”pinta Presiden.

Selain itu Jokowi menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi. Bahkan jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal tersebut.

“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” imbuhnya.(F.Sinaga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklan

iklan1