![](https://ersyah.com/wp-content/uploads/2023/03/FB_IMG_1679150829894.jpg)
JAKARTA.Ersyah.com l Bupati Labura Hendriyanto Sitorus SE MM bersama Wakil Bupati (Wabup) H.Samsul Tanjung ST MH menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Kedatangan Bupati bersama Wabup dan tim dari terkait pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintahan Kabupaten Labura.
Rombongan Bupati diterima Asisten Deputi (Asdep) Pelayanan Publik Ajib Rakhmawanto, Jum’at (17/3/23) di Ruang Sriwijaya II, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Jakarta.
![iklan](https://ersyah.com/wp-content/uploads/2024/07/bapenda-bb.jpeg)
Dalam pertemuan itu Bupati menyampaikan maksud tujuan datang menyampaikan tentang Pemerintah Kabupaten Labura akan mendirikan MPP dalam waktu dekat.
Kemudian persiapan pendirian MPP seperti gambar bangunan tiga dimensi gedung MPP, gambar lokasi, jenis layanan dan lainnya.
“Terkait itu kiranya Kemen PAN-RB dapat memberikan arahan dan rekomendasi pembangunan MPP serta mendampingi kami di Kabupaten Labura sehingga kami bisa membentuk MPP tersebut sesuai aturan yang ada,”ujar Bupati.
Menjawab hal itu, Ajib Rakhmawanto menyampaikan diantaranya aturan dan perkembangan MPP di Indonesia yang sampai saat ini baru 115 MPP di Indonesia. Artinya masih ada 394 Kabupaten/Kota belum terdapat MPP.
”Ini dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah,”ungkap Ajib.
Ia juga menyebutkan, mendirikan MPP tidak harus membangun gedung baru yang besar dan megah. Tetapi bagaimana sistem pelayanan publik berjalan optimal dan bagaimana SDM kita memberikan pelayanan terbaik.
“MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia, pada tahun 2024 nanti kita telah mencanangkan target 100% MPP sudah dibangun. Sesuai arahan Wakil Presiden Republik Indonesia.”papar Ajib.
Sementara itu, Muhammad Taufik beberapa tahap koordinasi dan pembangunan MPP mulai dari persiapan, penyiapan teknis, penyiapan sarana dan prasarana sampai akhirnya uji coba paling lama tiga bulan sebelum peresmian.
“Jika menunjukkan hasil yang tidak memerlukan perbaikan atau perbaikan telah selesai dilaksanakan, maka dapat mengusulkan peresmian kepada Menteri,”ujar Taufik
Pertemuan itu turut diikuti Kepala Bappeda Muhammad Ikhwan Lubis ST MT, Kadis DPMPTSP Sakti Sormin SE MM, Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Abdul Hariman SPd, Kadis Sosial Jhon Ferry S.STP MM , Kadis Damkar Ahmad Sofyan ST, Kepala Bagian Organisasi Baharuddin SH, Kabid Perizinan Azhari Pasaribu SH, Kabid Cipta Karya PUTR Nazwan Prawira ST, Kepala Bidang Teknologi Informasi Endra Budi S.Kom MM.(F.Sinaga)
![iklan](https://ersyah.com/wp-content/uploads/2024/08/bkad-batubara.jpeg)