Fraksi DPRD Batubara Sampaikan Pandangan Atas LKPJ Bupati 2022

Foto: Rizky Aryetta SST MSi saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar atas LKPJ Bupati Batubara anggaran tahun 2022.(foto.Sekteriat DPRD )
iklan

BATUBARA.Ersyah.com l DPRD Kabupaten Batubara menggelar rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batubara tahun anggaran 2022.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batubara, Muhammad Syafi’i SH didampingi Wakil Ketua  dihadiri Bupati yang diwakili Asisten 1 Sekdakab Rusian Heri, Plh Sekdakab Norma Deli Siregar, Forkompinda,  sejumlah OPD Pemkab Batubara dan seluruh anggota DPRD, Senin (3/4/23) di Ruangan Paripurna DPRD Batubara, Sumatra Utara.

Amirtan dari Fraksi PDIP pandangan umumnya, sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Batubara dalam pencapaian indikator kinerja selama satu tahun anggaran 2022 yang menunjukan nilai positif.

iklan

Dimana banyak keberhasilan yang dicapai dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batubara, walaupun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi PDIP berharap kiranya pencapaian ini dapat terus ditingkatkan seluruh jajaran pemkab Batubara dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait aspek APBD pada periode yang akan datang. Sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif serta efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya disampaikan Rizky Aryetta SST MSi menyampaikan, LKPJ salah satu ruang lingkup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi, Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. Kebijakan strategis yang ditetapkan kepala daerah dan pelaksanaannya. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

“Fraksi Golkar memberikan pandangan umum terhadap capaian pelaksanaan kegiatan program yang secara garis besar berkaitan dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan kewajiban daerah yang tercantum dalam neraca keuangan,”ujarnya.

Fraksi Gerindra pada pandangan umumnya dibacakan Andriyansyah menyebutkan, tahun 2022 adalah tahun ke empat dari periodesasi Bupati Batubara,tentunya tahun anggaran 2022 asumsi masyarakat bahwa pencapaian program dan agenda pembangunan periode (2018-2023) sudah bisa menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu diperlukan suatu bentuk evaluasi dari setiap tahapan-tahapan pembangunan.

“Dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa tanggapan terhadap kinerja pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batubara,”sebutnya.

Menurut Andriyansyah, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan penting, tetapi perlu difahami  semua pihak, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, bahwa beberapa catatan yang akan kami sampaikan adalah wujud semangat kebersamaan kita dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Batubara.

Chairul Bariyah SE dari Fraksi PAN dalam pandangan umumnya berharap OPD  untuk terus lebih aktif bergerak menggali sumber potensi PAD Kabupaten Batubara serta secara nyata mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik didalam internal OPD, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah bisa baik.

“Dari sisi pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan di berbagai bidang lainnya,”pintanya.

Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya disampaikan Syahril  Siahaan SH berharap LKPJ tahun anggaran 2022 menyoroti ekuitas dalam neraca yang disampaikan. Dimana ekuitas dana Kabupaten Batubara masih di dominasi aset tetap, perlu dilakukan peningkatan aset dan investasi jangka panjang, sehingga Kabupaten Batubara memiliki ketahanan anggaran pembiayaan. Tidak serta merta harus bergantung pada anggaran belanja. “Kami Fraksi Demokrat mendorong Pemkab Batubara untuk dapat  merencanakan peningkatan investasi jangka panjang serta peningkatan nilai aset lancar. Jika memang diperlukan payung hukumnya maka lembaga legislatif ini akan mendukung terbentuknya peraturan yang bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Batubara,”ungkapnya.

Selanjutnya,Fraksi PKS pandangan umumnya dibacakan Citra Mulyadi Bangun SE menyoroti pendidikan di Kabupaten Batubara terutama tentang tenaga pendidik dan kependidikan masih terjadi perlakuan yang berbeda, semisal tentang tunjangan lauk pauk yang hanya diberikan kepada tenaga pendidikan (Guru).

“Padahal tenaga kependidikan/operator keberadaannya juga tidak kalah pentingnya dengan tenaga pendidik (guru). Untuk itu, Fraksi PKS meminta agar Pemkab Batubara turut menganggarkan tunjangan lauk pauk bagi tenaga kependidikan/operator pada tahun anggaran 2023,”ucap Citra.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Dra Tiurlan Napitupulu dalam pandangan umumnya membahas realisasi pembangunan daerah Kabupaten Batubara. Fraksi Nasdem memahami bahwasanya secara rata-rata capaian kinerja pembangunan tersebut telah berhasil dicapai, meskipun demikian terhadap beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja yang di maksud.

Hal penting yang telah dikaji Fraksi Nasdem terhadap materi dalam nota LKPJ tahun 2022, terkait eksekusi besaran anggaran yang di rencanakan dengan realisasi kegiatan yang di capai. Proses pencapaian tujuan itulah sistem dan koordinasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, yang terjadi selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

“Diharapkan kepada seluruh OPD Pemkab Batubara mampu mensinkronkan kegiatan-kegiatan dengan baik yang berkaitan dengan program kepala daerah sehingga dapat terealisasi dengan baik,”sarannya.

Fraksi PPP melalui Ahmad Badri SH menyampaikan saat ini otonomi terus berkembang, banyak inovasi yang seharusnya dapat kita lakukan. Sebab itu, dalam menjalankan otonomi daerah dibutuhkan kepala daerah yang memiliki strong leadership. “Berintegritas termasuk bersih dari KKN, inovatif dan kreatif, berfikir out of the box dan bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah,”ujarnya.

Edi Syahputra SE dari Fraksi PBB dalam pandangan umumnya menyampaikan, jika kita ambil rata-rata nilai AKIP Pemkab Batubara adalah antara B sampai dengan BB yang didominasi dengan nilai B.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan pertanggungjawaban Pemkab Batubara berada pada kisaran nilai 73 dengan kategori sangat baik.

“Fraksi PBB berharap kiranya nilai AKIP ini dapat terus ditingkatkan,”pintanya.

Fraksi NKB melalui Usman SE menyampaikan dua pandangan umumnya terhadap LKPJ yang telah disampaikan Bupati.

Meminta LKPJ Bupati Batubara tahun anggaran 2022 agar dibahas pansus LKPJ. Kemudian penyampaian LKPJ kepala daerah tahun 2022 tersebut agar menjelaskan penyampaian laporan sesuai amanat dari peraturan per undang-undangan, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir laporan nya harus telah disampaikan ke DPRD.(red01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

iklan