BATUBARA.Ersyah.com l Rapat Paripurna dalam rangka jawaban Bupati Batubara atas pemandangan umum fraksi terhadap nota LKPJ bupati tahun 2022, Selasa (4/4/23) diruangan Paripurna DPRD Batubara,Sumatra Utara.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Batubara Syafrizal di hadiri Plh Sekda Norma Deli Siregar beserta beberapa OPD dan Forkopimda, Sekretaris DPRD Izhar Fauzi SH.
Bupati melalui Sekda Norma Deli Siregar dalam penyampaiannya, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Batubara khususnya fraksi-fraksi atas atensi yang telah diberikan dalam pandangan umum.
Pemerintah Kabupaten Batubara akan selalu berkomitmen dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan upaya pembangunan secara maksimal, agar dapat mewujudkan visi dan misi Pemkab Batubara menjadikan masyarakat Kabupaten Batubara masyarakat industri, sejahtera, mandiri dan berbudaya.
“Saya sampaikan jawaban atas pandangan umum 10 fraksi. Jika terdapat pertanyaan yang sama dari fraksi, akan dijawab secara bersamaan dan apabila pertanyaan yang bersifat spesifik, akan dijawab secara tersendiri,”kata Norma.
Berikut jawaban Bupati atas pandangan umum terhadap nota LKPJ tahun anggaran 2022.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra,
LKPJ ini telah kami susun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Terkait angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 12,38% di tahun 2021 menjadi 11,53% di tahun 2022. LKPJ telah diupayakan mengakomodir indikator pencapaian kinerja tahun anggaran 2022 sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Mendagri nomor 18 tahun 2020, tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pembahasan lebih detail terhadap pencapaian indikator, struktur anggaran pendapatan dan belanja dapat dilakukan lebih lanjut. Terimakasih kepada fraksi Gerindra yang telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Batubara tahun 2022 ini”, ucapnya.
Bupati berterima kasih kepada Fraksi PAN atas apresiasi positif terhadap penyampaian LKPJ tahun 2022. Terkait PAD yang belum optimal dapat dijelaskan bahwa di tahun 2022 dipengaruhi karena ada putusan mahkamah konstitusi terkait pajak penerangan jalan dan peraturan Presiden nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomer 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang menetapkan untuk kawasan industri dan proyek strategis nasional sesuai dengan pasal 3 ayat (3) sebesar 0%. Selain itu pada lain-lain PAD yang sah adanya penurunan rate jasa giro pemerintah daerah menjadi 2% per tahun dan pada pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) menargetkan kapitasi tertinggi, sementara jumlah kapitasi menurun.
Untuk silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp.68.291.987.972,14 sudah banyak menurun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.122.842.107.415,92. Ini menunjukkan kinerja penyerapan anggaran telah berhasil ditingkatkan.
“Harapan Fraksi PAN terhadap OPD untuk bergerak aktif menggali potensi PAD serta mampu membangun koordinasi yang baik di dalam internal OPD untuk meningkatkan pembangunan daerah di berbagai bidang akan terus kami tindaklanjuti dan kami tingkatkan,”katanya.
Menjawab atas pandangan umum Fraksi Golkar yang menyarankan agar dalam proses pembahasan LKPJ dilakukan melalui pansus dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sementara terkait belanja daerah yang menjadi perhatian Fraksi Golkar akan dilakukan pembahasan secara bersama lebih lanjut. Nominal belanja merupakan komponen dalam proses perhitungan silpa.
Sementara pembiayaan pada pengeluaran pembiayaan pada persentase capaian penyertaan modal sebesar 55,93% disebabkan adanya pelaksanaan initial public offering (IPO) di Bank Sumut, sehingga penyertaan modal dari pemerintah daerah tidak optimal seperti yang ditargetkan.
Untuk capaian pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang tidak terealisasi disebabkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 45/km.7/2022, tentang pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, untuk pemerintah daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2021, untuk periode penyaluran bulan Januari dan bulan Desember tahun 2023 baru diterbitkan tanggal 20 Desember tahun 2022.
Sehingga dana transfer umum tidak ada dilakukan pemotongan yang menyebabkan realisasi utang jatuh tempo pada pembiayaan belum dapat dilakukan. Kewajiban jangka panjang berupa hutang jangka panjang lainnya yang tidak merubah nominal dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa hutang jangka panjang tersebut merupakan pinjaman daerah.
Tahun 2021 dan 2022 terdapat masa tenggang cicilan pengembalian pinjaman yang merupakan bagian dari persyaratan untuk pemerintah daerah yang belum mengalami perubahan nominal. Pada tahun 2023 mulai dibayar cicilan yang sesuai dengan ketentuan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 45/km.7/2022.
“Kami bersedia untuk membahas lebih lanjut secara terperinci pada pembahasan LKPJ melalui pansus,”jawabnya.
Selanjutnya, menjawab pandangan Fraksi PPP terhadap LKPJ Bupati anggaran tahun 2022, atas penambahan kondisi jalan mantap, sesungguhnya penanganan ruas jalan kabupaten diupayakan seoptimal mungkin, namun selain pembangunan, kerusakan jalan juga terus terjadi. Walaupun demikian Pemkab Batubara terus mengupayakan peningkatan kualitas jalan melalui pemeliharaan rutin jalan kabupaten. Terkait penambahan jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Batubara dan TKI ke luar negeri akan dilakukan peningkatan kualitas pencari kerja melalui balai latihan kerja dan Pemkab Batubara akan lebih kooperatif lagi dalam mensosialisasikan peningkatan mutu pelatihan kepada masyarakat, agar mudah mengakses pelatihan yang diprogramkan Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan. “Terimakasih untuk saran yang diberikan kepada kami untuk pembentukan tim lapangan mengkoordinir pertumbuhan wira usaha baru (WUB) akan dikoordinasikan lebih lanjut,”kata Bupati.
Menjawab pandangan Fraksi PKS yang telah mengapresiasi setiap kinerja yang ditunjukkann Pemkab Batubara dengan hasil pencapaian positif dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Batubara.
“Kami juga mengucapkan terimakasih atas apresiasi Fraksi PKS terhadap penurunan nilai silpa tahun 2022 jauh lebih kecil dibandingkan tahun anggaran 2021,”sebutnya.
Kemudian menjawab pandangan Fraksi Demokrat yang telah mengapresiasi penyampaian LKPJ Bupati tahun 2022. Kami terus mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan pendapatan, mengefektifkan belanja dan menurunkan angka silpa serta meningkatkan aset dan investasi yang bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Batubara.
Jawaban pandangan Fraksi PDIP yang menyetujui nota LKPJ Bupati tahun anggaran 2022 dan mengapresiasi terhadap kinerja Pemkab Batubara dalam pencapaian selama satu tahun anggaran 2022 walaupun masih terdapat kekurangan dalam tugas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kami beserta jajaran Pemkab Batubara akan terus meningkatkan kinerja melalui evaluasi secara menyeluruh terkait APBD sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan secara efektif, efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,”ungkapnya.
Jawaban atas pandangan Fraksi Nasdem terhadap LKPJ dengan eksekusi besaran anggaran yang direncanakan serta realisasi kegiatan. ‘Kami terus berupaya meningkatkan koodinasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif bersama OPD akan mensinkronkan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan program kepala daerah sehingga dapat terealisasi dengan baik’.
Untuk Fraksi PBB, Bupati menjawab terimakasih atas apresiasi kinerja yang disampaikan terkait LKPJ tahun anggaran 2022 tepat waktu.
Pemkab Batubara akan terus mengoptimalkan kinerja sumber daya dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk pembahasan realisasi belanja modal dan realisasi belanja di setiap organisasi perangkat daerah secara lebih terperinci yang dibahas lebih lanjut dalam pembahasan LKPJ melalui pansus sehingga dapat mengetahui lebih jauh berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi belanja tersebut di berbagai organisasi perangkat daerah.
Terkait nilai AKIP tercantum dan dapat dilihat pada capaian OPD pada urusan pemerintahan perangkat daerah yang mempunyai beberapa urusan pemerintahan sehingga nilai AKIP yang tidak terlihat pada urusan sudah tercantum pada capaian organisasi perangkat daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus dapat meningkatkan nilai AKIP tersebut,”sebutnya.
Jawaban dan apresiasi Fraksi NKB atas penyampaian LKPJ Bupati tahun 2022 yang tepat waktu.
Pemkab Batubara akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban secara akuntabel dan bersedia melanjutkan pembahasan lebih lanjut melalui pansus LKPJ. Kami berharap dapat memperoleh rekomendasi hasil pembahasan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Batubara.(red01)
