BATUBARA.Ersyah.com l Rapat paripurna panitia khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Batubara tahun anggaran 2022, digelar, Kamis (27/4/23) digedung DPRD Batubara, Jln.Perintis Kemerdekaan Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.
Ketua Pansus Safii meminta masing-masing OPD khususnya Dinas PUPR agar meningkatkan SDM serta disiplin pengawasan Pembangunan Kantor Bupati telan Rp.54 miliar yang sedang tahap pengerjaannya.
Untuk Dinas Perikanan dan Peternakan agar meninjau kembali bantuan hewan ternak dengan memperhatikan keberadaan kelompok peternak budidaya agar tepat sasaran dan tepat guna.
Sementara penanganan PMK sebagai antisipasi menjamin kesehatan hewan ternak saat atau menjelang hari besar keagamaan.
Kemudian, Dinas Sosial PPPA agar dapat memberikan bimbingan sosial kepada anak berkebutuhan khusus (disabilitas) serta keluarga, lakukan
evaluasi dan pendataan kembali fakir miskin/ penerima bantuan karena masih ada yang tidak tepat sasaran.
Dinas Sosial PPPA diminta dapat menertibkan Gepeng serta mempekerjakan anak dibawah umur seperti badut.
Dinas Pertanian dan Perkebunan diminta harus jemput bola dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR baik Provinsi maupun kabupaten untuk perbaikan dan rehabilitas irigasi yang rusak.
Sementara, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) didesak agar meningkatkan mutu pelayanan, ketersediaan obat-obatan di Apotik RSUD Batubara dan direkomendasikan cepat dalam penanganan pasien termasuk di dalamnya peningkatan disiplin para medis.
Kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah diminta dapat membuat master plan pematangan lahan terhadap areal sekitar pembangunan Kantor Bupati.
Dinas Pendidikan Kabupaten direkomendasikan mempersiapkan SDM sesuai kebutuhan, terutama untuk para calon Kepala Sekolah.
“Bagi peserta berasal dari Pendidikan menjadi peserta PPPK yang telah lulus di Sipol,segera mungkin ditindak lanjuti agar tidak ada yang dirugikan. Kadisdik diminta tingkatkan kuota beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu,”tukasnya.
Sementara itu, Seketaris Pansus LKPj, Rizal Syahreza SE menyampaikan, serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemkab Batu Bara bervariasi antara 71,39% hingga 99,24%.
Serapan anggaran terendah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terealisasi sebesar 71,39%, tertinggi serapan anggaran berada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) sebesar 99,24%.(red01)
