BATUBARA.Ersyah.com l Bupati Batubara Ir Zahir MAP melalui Asisten 1 Rusian Heri S.Sos menjawab pandangan umum 10 Fraksi DPRD Batubara dalam rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Batubara Syafrizal dan dihadiri anggota DPRD setempat dan OPD, Rabu kemarin.
Terkait defisit anggaran pada rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2024, akan ditutupi dari rencana penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa. Silpa yang dimaksud merupakan asumsi atau proyeksi dari pelampauan pendapatan daerah atau efesiensi belanja tahun anggaran 2023.
“Hal ini digunakan untuk pembiayaan program prioritas daerah yang telah ditentukan dengan mempedomani peraturan undang-undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tepat waktu, efisien, transparan dan bertanggung jawab,”kata Bupati Zahir menjawab Fraksi NKB yang disampaikan Usman.
Menjawab Fraksi Demokrat, atas pengalokasian anggaran belanja yang cukup signifikan harus bisa mewujudkan tujuan utama untuk mencapai kemajuan masyarakat. Pada prinsipnya Pemkab Batubara tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan visi misi untuk menjadikan masyarakat industri yang sejahtera, mandiri dan berbudaya.
Terkait realisasi anggaran akan berupaya agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi secara maksimal.
Tentang pendapatan daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Batubara telah berusaha untuk memproyeksikan target pendapatan sesuai dengan potensi yang ada.
“Atas saran, usulan dan masukan yang terangkum dalam pandangan kami terima kasih,”ujarnya.
Terkait pandangan umum Fraksi Gorkar, Bupati menyampaikan, target pendapatan daerah anggaran tahun 2024 akan terus berusaha dan mengoptimalkan potensi PAD, sehingga terealisasi sesuai target yang telah ditentukan. Untuk itu diminta dukungan DPRD Kabupaten Batubara agar PAD semakin bertambah untuk kedepannya. Untuk belanja daerah tahun anggaran 2024 Pemkab Batubara berpedoman Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Besarnya belanja operasi anggaran dikarenakan beban gaji penerimaan PPPK tahun 2023 dan tahun 2024 dan hibah untuk Pilkada serentak tahun 2024, dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 yaitu silpa, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan rencana penyertaan modal Pemkab Batubara mempedomani peraturan dan ketentuan undang-undangan yang berlaku.
Atas pandangan Fraksi PAN, Bupati menyatakan, Pemkab Batubara mengucapkan terima kasih atas apresiasinya dan akan terus berupaya menggali berbagai potensi untuk merealisasikan target pendapatan yang sudah direncanakan.
“Untuk usulan penambahan anggaran rumah tidak layak huni, asuransi nelayan dan rumah ibadah akan kami koordinasikan dengan opd terkait dan akan menjadi bahan pertimbangan,”ucapnya.
Untuk Fraksi PPP terkait indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Batubara yang masih tergolong rendah menjadi bahan pertimbangan kami untuk lebih kooperatif lagi sesuai dengan visi dan misi.
Usulan mengenai program di dinas PUTR akan koordinasikan dengan OPD terkait dan menjadi bahan pertimbangan Pemkab Batubara.
Menjawab Fraksi Gerindra, Bupati menyampaikan, Pemkab Batubara akan lebih serius secara optimal atas semua pendapatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai visi bupati dan wakil bupati.
Terkait target belanja, Bupati Zahir akan berkoordinasi ke seluruh OPD untuk menyisir sektor-sektor yang bisa dilakukan penghematan anggaran.
“Pemkab Batubara selalu berupaya menguatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dengan mencari sumber-sumber pendapatan daerah baik dari peningkatan transfer pemerintah pusat,pemerintah provinsi dan sumber pembiayaan lainnya,”jawabnya.
Bupati Zahir berterima kasih atas pandangan Fraksi PDIP yang dukungan penuh terhadap rancangan KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2024, dang menerima untuk dibahas dan ditindaklanjuti.
“Kami mohon dukungannya dalam pelaksanaan proses pembahasan sampai menjadi APBD tahun anggaran 2024. Saran dan masukan akan segera menindaklanjuti,”sebutnya.
Selanjutnya menjawab pandangan Fraksi PBB, Pemkab Batubara kata Bupati akan memaksimalkan realisasi belanja tahun anggaran 2024 diseluruh OPD.
Untuk pembangunan ruas jalan Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah dan peningkatan ruas jalan Kedai Sianam menuju Desa Simpang Gambus, sudah ditampung dalam APBD tahun 2023 yang bersumber dari dana bantuan keuangan provinsi.
Terkait pengelolaan dana hibah, Pemkab Batubara mempedomani Permendagri nomor 77 tahun 2020.
Usulan Fraksi PKS untuk menganalisa kebutuhan anggaran budget non register pelayanan kesehatan pada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, Bupati mengatakan, Dinas kesehatan akan melaksanakannya dengan menghitung ulang kembali pada APBD tahun 2024. Sementara pemenuhan target PAD tahun 2024 akan berupaya semaksimal mungkin serta dinas terkait akan melakukan inovasi dalam hal pencapaian target PAD.
“Atas pokok pikiran anggota DPRD, Pemkab Batubara akan membahas kembali saat pembahsan di komisi maupun pada saat pembahasan antara banggar dan TAPD,”janjinya.
Terakhir atas pandangan Fraksi Nasdem, Bupati mengapresiasi dan mengatakan Pemkab Batubara akan lebih serius serta lebih teliti dalam penganggaran dan selalu terus berupaya dalam memenuhi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga hasilnya dapat dirasakan khususnya masyarakat kabupaten Batubara.(red01)
