MEDAN.Ersyah.com l Monitoring Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Tematik Kemiskinan serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang memberikan evaluasi kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Sumut.
Kegiatan yang berlangsung, Senin (25/9/23) di Ballroom Hotel Grandhika Jalan Dr Mansyur Medan, dihadiri sejumlah pejabat penting di antaranya, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo, Sekda Sumut Arief S Trinugroho dan seluruh Kepala OPD Pemprov Sumut.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengharapkan evaluasi memberikan dampak yang positif kedepan dalam pelaksanaan tugas dan kinerja.
“Ini merupakan tantangan kita dalam melaksanakan tugas, yang perlu kita evaluasi dan harus berubah lebih baik lagi. Kita harus selalu adaptif dan keselurahan hasil kinerja kita, muaranya adalah keadilan sosial untuk masyarakat,”harapan Hassanudin.
Menurutnya, dalam evaluasi hal yang perlu diubah adalah cara berpikir dan bertindak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai pilihan profesi pekerjaan untuk mengabdi pada pelayanan masyarakat.
“Tapi Pak Eko, saya yakin dengan kualitas para OPD di Sumut, evaluasi kinerja ini dapat diraih dengan baik dan tepat. Saya juga meminta OPD dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan mengejar target capaian tersebut,”pintanya.
Hassanudin mengingatkan OPD bahwa keberhasilan yang dilakukan masa lalu, belum tentu menjadi keberhasilan yang akan datang. Tidak ada yang mudah dan ideal yang semua itu dapat diperoleh dengan kinerja yang mengedepankan moral dan integritas yang tinggi.
“Jadi saya harapkan seluruh OPD evaluasi seluruh kinerja, sehingga kualitas dapat diraih dengan baik,”pesannya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo meminta Pemprov Sumut untuk fokus dalam tiga hal pada evaluasi birokrasi reformasi. Yakni fokus pada perencanaan dan penganggaran, penguat pengawasan dan integrated program antarsektoral.
“Apa yang harus diubah, melakukan skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Dimana yang terjadi dalam penggarapan tidak terjadi kolaborasi antara provinsi dan kabupaten. Ini akibat ego sektoral yang terlalu tinggi, ini yang harus diubah,”ucapnya.
Eko juga menyampaikan, hal yang harus dilakukan penguat pengawasan untuk mendeteksi dini terjadinya korupsi, serta melakukan perubahan budaya lintas sektoral agar integrated program itu dapat terlaksana.
“Kita sudah banyak melaksanakan perubahan namun tidak berubah. Maka monitoring ini kita lakukan untuk menyempurnakan apa yang masih belum sempurna. Kultur birokrasi Indonesia ini masih kolonial dan ini sangat berat dimana mindset yang sulit berubah,” katanya.(red01/RH)
