MEDAN.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Bank Indonesia (BI), Satgas Pangan dan Bulog terus turun mengecek penyebab kenaikan harga beras.
Pengecekan itu dilakukan setelah sebelumnya mengecek langsung ke pasar dan kini Pemprov Sumut bersama lembaga terkait meninjau langsung ke kilang-kilang padi.
Pada kesempatan itu, tim mengecek dua kilang padi di Kabupaten Deliserdang. Hasilnya diketahui memang kilang padi kesulitan mendapatkan gabah.
Pada bulan Maret beberapa daerah di Sumut terkena banjir seperti di Sei Rampah termasuk Tanjung Morawa. Banjir membuat sebagian besar petani padi mengalami gagal panen dan di daerah-daerah lainnya belum memasuki masa panen sehingga terjadi kelangkaan gabah.
“Permasalahannya beruntun, cuaca ekstrem, banjir juga ada juga kerusakan infrastruktur karena banjir mempengaruhi kuantitas panen, sehingga ada gangguan produksi,”kata Kabiro Perekonomian Pemprov Sumut Poppy M Hutagalung, Rabu (4/10/23) usai meninjau kilang padi di Desa Punden Rejo, Tanjung Morawa, Deliserdang.
Poppy menyebutkan, kondisinya saat ini mulai membaik setelah langkah yang diambil pemerintah mengintervensi harga dan juga masuknya masa panen. Dia berharap harga beras terus stabil hingga hari-hari besar nasional.
“Dari dua kilang yang kita datangi harga gabah sudah turun ke angka Rp5.800 per Kg, di bulan Juli sampai September itu sampai Rp7.000, sehingga mau tidak mau beras juga naik, kita harap tetap stabil karena sebentar lagi akan ada hari besar,”ujarnya.
Menurut Poppy, salah satu pengusaha kilang di Punden Rejo, Hadi mengatakan akibat banjir dan kegagalan panen kilang-kilang padi berebut gabah karena harus memenuhi permintaan pelanggannya. Ini yang membuat harga gabah meningkat karena beberapa kilang berani menaikkan harganya.
“Rebutan, jadi petani menjual gabahnya ke kilang yang berani pasang harga paling tinggi, kalau kita tidak beli pelanggan kita bisa marah, pindah ke kilang lainnya, mau tidak mau kita harus ikut menaikkan harga,”kata Hadi.
Walau ini banyak menguntungkan petani, Hadi berharap kondisi seperti ini tidak terulang lagi karena akan memberatkan konsumen.
“Kami berharap harga gabah stabil kayak dulu, karena waktu langka kami juga banyak mengalami kerugian, ongkos produksinya gak nutup,”ucap Hadi.
Sekretaris DPP ESDM Yosi Sukmono mengatakan, untuk mengantisipasi hal ini terjadi kembali perlu komunikasi yang kuat antara pemerintah, lembaga, petani dan pelaku usaha. Sehingga bisa diantisipasi sesegera mungkin sebelum berdampak besar ke masyarakat.
“Pemprov Sumut akan terus membuat langkah-langkah strategis, kita harus solid lintas sektor termasuk KPPU, BI, Satgas Pangan, Bulog, petani dan pelaku usaha, ketika ada sesuatu yang kurang beres di sana, apa yang harus kita lakukan, kita bincangkan dan kita lakukan langkah bersama,”ungkap Yosi.(red01/RH)
