MEDAN.Ersyah.com l Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengawasan Intern tahun 2024 diselenggarakan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (22/5/2024).
Pembukaan itu diikuti Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin,Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Plh Kepala Dinas Kominfo Sumut Achmad Yazid Matondang dan sejumlah pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sumut.
Dalam pembukaan itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, keberadaan APIP memberikan solusi dan melakukan pencegahan.
Jokowi, BPKP dan pengawas internal bertugas tidak untuk mencari kesalahan, justru mencegah penyimpangan, karenanya BPKP atau pengawas internal memberikan arahan yang benar mengenai tuntunan.
Jokowi meminta BPKP atau APIP untuk mengutamakan out come atau manfaat yang maksimal untuk masyarakat dan menjadi pembangunan kisa semakin hari semakin berkualitas.
“Ibaratkan gerbong kereta, BPKP berkontribusi membangun relnya. Lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas,”ujarnya.
Kata Jokowi lagi,pengawas internal tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah.
“Ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan itu atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, pokonya ini tidak, bukan itu. Kalau itu terjadi ujungnya justru akan memperlambat. Padahal tadi kita pengen kereta cepat sampai tujuan,” kata Jokowi.
Usai mengikuti kegiatan tersebut,Pj Gubernur Sumut Hassanudin meyakini dengan adanya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat tepat sasaran.
“APIP ini memastikan APBD digunakan dengan baik dan tepat sasaran, kebocoran anggaran dapat dihindari, sehingga pembangunan pun dapat dijalankan dengan baik, kesejahteraan rakyat pun terwujud,”ungkapnya. Hassanudin, APIP memiliki peran penting dalam menyukseskan jalannya pembangunan daerah. Keberadaan APIP memberikan solusi pembangunan Sumut.
Beberapa capaian area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) di antaranya pengawasan APIP 93,54%, manajemen ASN 95,75%, optimasi pajak daerah 83,15% dan lainnya.
“Seperti yang disampaikan Presiden pada pembukaan Rakor tadi, tuntutan ke depan akan semakin tinggi, untuk itu kita pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan,”tukas Hassanudin sembar berjanji akan terus mendorong peningkatan area intervensi tersebut.(red01/RH)
