BATUBARA.Ersyah.com l Pada acara High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar, Rabu malam kemarin,di Ballroom Hotel JW Marriot,Medan, Pj Bupati Batubara Nizhamul menerima penghargaan juara 2 TPID.
Penghargaan kategori TPID Teraktif pada kawasan Sisi Batas Labuhan tersebut diberikan langsung Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Pematang Siantar Muqorobin.
Bupati Nizhamul menyampaikan terimakasih pada tim yang telah bekerja, sehingga pemerintah Kabupaten Batubara meraih juara.
“Kabupaten Batubara daerah strategis dan merupakan daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK) yang penilaiannya berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH).Indeks inflasinya mengacu kepada daerah lain yang memiliki kesamaan pola konsumsi masyarakatnya yaitu kota Pematang Siantar,”ujar Nizhamul.
Ia menyebutkan, berdasarkan data rilis 2 Mei 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pematang Siantar, angka inflasi Kabupaten Batubara Maret 2024 adalah sebesar 3,92% nilai yang tinggi bila dibanding dengan target nasional yakni 2,5 ± 1%. Sedangkan untuk nilai indeks perkembangan harga dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2024, pada minggu ke-II Maret merupakan periode tertinggi IPH Kabupaten Batubara yaitu sebesar 3,54. Momen tersebut masuknya bulan suci ramadhan dimana terjadi kenaikan harga beberapa komoditas akibat peningkatan pola konsumsi masyarakat.
Pengendalian inflasi tersebut menurut Pj Bupati, ada beberapa upaya seperti rapat pengendalian inflasi setiap hari Senin, gerakan pangan murah dengan operasi pasar, pelaksanaan sidak pasar dan kilang padi, penjajakan kerja sama antar daerah, kerja sama dengan Bulog Cabang Kisaran dalam gerakan pangan murah, pendataan harga komoditas pokok dan pelaporan serta money inflasi.
“Ini menjadi acuan dalam merujuk angka inflasi,”sebut Nizhamul.
Sementara,upaya yang dilakukan untuk pengendalian IPH seperti hilirisasi cabai merah, bantuan ternak ayam kepada peternak, sidak pasar secara berkala, gerakan pasar murah, menindak lanjuti kerja sama antar daerah, gerakan menanam cabai merah. Pemanfaatan lahan pekarangan bersama PKK, pemberian bantuan benih padi, pupuk, alsintan, penyusunan neraca pangan, penyusunan Perbup cadangan pangan pemerintah.
Dalam percepatan digitalisasi lanjut Nizhamul,Pemkab Batubara tergabung dalam TP2DD membuat dan mengembangkan alat/sistem informasi tata kelola perpajakan dan perekaman data transaksi wajib pajak berbasis digital dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Diantaranya E-SIMPADA (Eletronik Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah), E-PBB (Eletronik Pajak Bumi dan Bangunan), E-BPHTB (Eletronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), TAPPING BOX (Perekam Data Transaksi Online).
“Perkembangan digitalisasi di Kabupaten Batubara terus mengalami akselerasi, termasuk sistem pembayaran. Secara umum, mayoritas transaksi pendapatan pajak dan retribusi daerah telah dilakukan secara non tunai dengan memanfaatkan kanal teller, loket bank serta ATM maupun sms/mobile/internet banking. Namun Pemkab Batubara terus mendorong perluasan elektronifikasi dengan memanfaatkan kanal pembayaran Advance (Fintech, E-Commerce, Ritel) di seluruh transaksi penerimaan,”jelas Nizhamul.
Nizhamul, dari capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bisa dilihat pada semester I tahun 2023 sebesar 90,60%,semester II tahun 2023 sebesar 92,70%. dan untuk penerimaan non tunai melalui kanal-kanal pembayaran berdasarkan realisasi tahun 2023 sebanyak 75,17%.
“Penghargaan ini memacu kami untuk berbuat yang terbaik lagi,”ucap Nizhamul.
Kepala Perwakilan BI Pematang Siantar Muqorobin menyebut,ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi.
“Langkah-langkah extra effort pengendalian Inflasi daerah seperti operasi pasar murah, sidak pasar, memastikan keterjangkauan harga yang melibatkan semua stakeholder. Menyusun neraca komoditas pangan strategis, memperluas kerjasama daerah serta menjalin komunikasi yang efektif dan kolaborasi pada berbagai pihak terus dilakukan,”tutupnya.(Ag)
