MEDAN.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berkomitmen untuk menekan prevalensi stunting, pada tahun 2023 turun menjadi 18,9% dan tahun 2024 optimis turun menjadi 14%. Untuk mencapai hal itu, Pemprov Sumut terus mengintensifkan tiga poin prioritas, dalam upaya pencegahan stunting di 33 kabupaten/kota.
“Dari hasil itu, kita optimis tahun 2024 stunting Sumut jadi 14%,”kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin pada Koordinasi (Rakor) Pembahasan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting tahun 2024, Jum’at (21/6/2024) melalui zoom.
Rakor pelaksanan intervensi stunting dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Dalam laporan evaluasi capaian pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting itu, Hassanudin menyampaikan tiga poin prioritas. Pertama, memaksimalkan program pemberian makanan tambahan (PMT) yang memanfaatkan pangan lokal. Kedua, mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk PMT kepada Balita dan ibu hamil. Ketiga, melaksanakan program bapak asuh anak stunting, dengan melibatkan dari berbagai elemen masyarakat.
“Selain tiga poin tersebut, Pemprov Sumut telah melaksanakan kick off gerakan intervensi serentak di 28 kabupaten/kota, dengan sejumlah agenda. Salah satunya adalah memastikan bahwa Posyandu aktif 100%. Ini upaya kami untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,”laporan Hassanudin.
Ia juga menyampaikan, bahwa 72,41% pengukuran Balita dengan prevalensi stunting hanya 2,57%. Sebesar 54,09% ibu hamil telah diukur lingkar lengan atas (LILA) dan hasilnya 6,36% ibu hamil dengan status kurang energi kronis (KEK). Pengukuran calon pengantin telah mencapai 35,4%.
“Upaya pengukuran terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu hami dan balita, termasuk calon pengantin,”katanya.
Hassanudin menyebut, Sumut memiliki 614 unit Puskesmas, 15.344 unit Posyandu aktif. Sebanyak 96% Puskesmas telah dilengkapi antropometri standar dan sebanyak 77% Posyandu telah dilengkapi alat antropometri standa. Sementara, upaya lainnya yang dilakukan dalam akselerasi percepatan penurunan stunting tahun 2024, dengan mengalokasikan berbagai sumber anggaran. Seperti, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (BOKB) senilai Rp201,833 miliar, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berupa dana salur Puskesmas dan PMT berbahan pangan lokal senilai Rp 116,664 miliar serta dana APBDes Rp232,139 miliar.
“Kami terus berkomitmen untuk mengintensifkan langkah-langkah dalam pencegahan stunting di Sumut adalah sebuah prioritas. Kesemuanya melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan program intervensi dan meningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, kesehatan anak-anak.Kami berharap dukungan, bimbingan dari Bapak Menko untuk pelaksanaan pencegahan stunting di Sumut,”papar Hassanudin.
Menko PMK Muhadjir sebelumnya menyampaikan, Rakor yang diikuti seluruh provinsi dan kabupaten/kota, untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024. Hasil yang didapat juga akan menjadi langkah intervensi serentak pencegahan stunting di Indonesia.
“Kita memastikan berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024 untuk intervensi masalah gizi, karena ada perintah Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14%. Ini akan kita jadikan dasar untuk melakukan pencegahan stunting pada tahun berikutnya,”pungkas Muhadjir.(red01)
