MEDAN.Ersyah.com l Untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyebut dana hibah Pemerintah Provinsi Sumut telah merealisasikan 100%.
“Kami siap mendukung kesuksesan pelaksanaan Pilkada untuk pemilihan pemimpin bangsa kita,”kata Agus Fatoni saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada serentak tahun 2024 wilayah Sumatera,Selasa(9/7/2024) di Regale Internasional Convention Center, Medan, Sumut.
Turut hadir, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Fatoni menjelaskan, Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah tersebut diantaranya, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar dan TNI sebesar Rp22 miliar.
“Untuk Kabupaten/Kota di Sumut, secara keseluruhan rata-rata sudah merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),”sebut Fatoni.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji kinerja Pj Gubernur Sumut. Dia juga memastikan bahwa NPHD Pemprov Sumut, baik itu KPU, Bawaslu, TNI dan Polri telah 100% terealisasi.
“Ini Pak Pj Gubernurnya (Fatoni) hebat, untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres, Polri juga beres, saya apresiasi ini,”ucap Tito.
Tito, tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah (Pemda) dalam Pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran, agar terlaksana dengan sukses. Pemda juga diminta untuk membantu fasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor ataupun distribusi logistik.
“Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Karenanya Pemda setempat diminta terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing,”tukas Tito.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta kepala daerah se-Pulau Sumatera,TNI, Polri dan unsur masyarakat untuk bersinergi menyukseskan Pilkada dan berharap stabilitas politik hukum dan keamanan perlu dijaga sebaik mungkin.
“Pemda berkewajiban mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada. Di antaranya, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, menjamin hak pilih masyarakat, serta membentuk badan adhoc dan fasilitasi lainnya,”ungkapnya.
Hadi Tjahjanto berharap Pemda menghindari tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dan meminta untuk meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas hukum dan politik dan keamanan.
“Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar suku dan umat beragama,”tutup Hadi.(red01/RH)
