Pj Bupati Batubara Jawab Pandangan Umum 9 Fraksi DPRD

Asisten III Pemkab Batubara Renold Asmara menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi 9 DPRD.(Foto. Sekteriat DPRD BB)

BATUBARA.Ersyah.com l Pejabat (Pj) Bupati Batubara melalui Asisten III Rerenold Asmara sampaikan jawaban atas pandangan umum 9 fraksi yang ada di DPRD, Kabupaten Batubara, Senin(22/7/2024) di ruang paripurna gedung DPRD setempat.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ismar Khombri tentang pembahasan dokumen rancangan KUA-PPAS Kabupaten Batubara tahun anggaran 2025, turut dihadiri Sekretaris DPRD  Izhar Fauzi, seluruh anggota DPRD, OPD dan unsur Forkopimda.

iklan

“Jika terdapat pertanyaan yang sama dari masing-masing fraksi, akan dijawab secara bersamaan dan apabila pertanyaan yang bersifat spesifik akan di jawab secara tersendiri,”kata Rerenold Asmara.

Fraksi-Fraksi DPRD Batubara, yaitu fraksi PKS, Golkar, Gerindra, NKB, PDIP, PPP, Demokrat, PBB dan PAN.

Berikut jawaban yang di bacakan Renold Asmara.

Menjawab Fraksi PKS atas penyusunan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 pemerintah Kabupaten Batubara berpedoman pada rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025 dimana program yang terkait standar pelayanan dasar (SPM) dan program prioritas yang diutamakan untuk pelaksanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dimana dapat diukur dengan rencana target kinerja dan indikator pada setiap kegiatan sesuai aturan yang berlaku. Terkait sumber pendanaan dalam perencanaan dan penganggaran sudah dibuat sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2025.

Untuk Fraksi Golkar dijawab, pemerintah Kabupaten Batubara beterima kasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi Golkar. Dalam penyusunan target PAD tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Batubara memproyeksikan secara realistis dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya.

“Kami meminta dukungan secara maksimal kepada seluruh anggota DPRD agar target PAD tahun 2025 dapat tercapai maupun melebihi target yang telah ditentukan karena potensi sektor PAD masih cukup besar.

Terkait belanja bunga pada tahun anggaran 2025, dapat kami sampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan biaya pengelolaan atas pinjaman daerah (PEN) kepada PT SMI tahun 2020 yang dibayarkan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2028,”kata Renold.

Atas pandangan umum fraksi Gerindra, dijelaskan, bahwa dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS tahun 2025 pemerintah Kabupaten Batubara terus melakukan evaluasi dengan memperhatikan kondisi realisasi pencapaian tahun-tahun sebelumnya dan berupaya melakukan perbaikan dengan mempedomani Permendagri nomor 77 tahun 2020 sehingga struktur APBD lebih realistis.

Terkait pandangan umum fraksi NKB disebutkan,proses penyusunan dan pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun 2025 dilakukan secara transparan dimana dalam dokumen tersebut sudah memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Bahkan tetap memperhatikan usulan pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD Kabupaten Batubara dengan mensingkronkan program prioritas dan ketersediaan anggaran.

“Untuk bantuan rumah ibadah sudah dialokasikan pada belanja sekretariat daerah dengan memperhatikan usulan, proposal dan ketersedian anggaran,”ucapnya.

Kemudian menjawab fraksi PDIP, Renold mengatakan, dalam penyusunan

 KUA-PPAS tahun anggaran 2025 alokasi belanja yang disusun berdasarkan program prioritas dengan memperhatikan pemerataan pembangunan diwilayah Kabupaten Batubara yang berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Atas pandangan fraksi PPP disebutkan bahwa pelaksanaan setiap program  kegiatan pemerintah selalu mendorong seluruh OPD untuk bekerja secara maksimal dan memperhatikan setiap kualitas pekerjaan yang hasilnya bermanfaat dalam waktu yang lama.

“Terkait pembayaran utang pemerintah, Kabupaten Batubara selalu berkomitmen untuk menyelesaikan secara tepat waktu agar beban utang tersebut tidak menjadi permasalahan kedepannya,”jawabnya.

Selanjutnya, menjawab fraksi Demokrat menyebutkan, pemerintah selalu berupaya agar peningkatan pembangunan di Kabupaten Batubara dapat merata disetiap daerahnya sehingga masyarakat dapat merasakannya.

“Mengenai himbauan atau catatan-catatan tentang pendapatan asli daerah dari fraksi Demokrat, kami pemerintah daerah telah memaksimalkan berbagai sumber pendapatan, sesuai dengan potensi yang ada, sehingga dapat digunakan untuk berbagai program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Batubara,”ucapnya.

Renold juga menyampaikan terkait pandangan fraksi PBB tentang kondisi ekonomi makro secara garis besar menunjukan progres ke arah yang lebih baik di Kabupaten Batubara. Indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi berangsur pulih dari minus (-0,31%) ditahun 2020 meningkat kembali setiap tahunnya menjadi 4,08 ditahun 2023, indikator makro lainnya seperti persentase kemiskinan cenderung menurun setiap tahunnya menjadi 11,38% di tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun setiap tahunnya dari tahun 2020 sebesar 6,48% menjadi 5,88% ditahun 2023.

Indeks pembangunan manusia meningkat setiap tahunnya dari 68,36 poin pada tahun 2020 menjadi 72,56 poin pada tahun 2023. Dalam menentukan target makro pembangunan  tentunya mempertimbangkan pencapaian tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan kondisi terkait. Terget-target tersebut di upayakan serealitis mungkin dan peningkatan target kearah yang lebih baik dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

Kabupaten Batubara terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dalam 5 tahun terakhir, persentase kemiskinan terus menurun dari 12,14% pada tahun 2019 menjadi 11,38% pada tahun 2023 dengan rata-rata penurunan 0,15% setiap tahunnya. Hal tersebut juga terlihat dari perbaikan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terus menunjukkan trend yang positif dengan semakin berkurangnya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat miskin terhadap garis kemiskinan serta kesenjangan antar masyarakat miskin itu sendiri.  Upaya-upaya penurunan kemiskinan terus dilakukan dengan menyasar kelompok miskin mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, pemberian bantuan dan perbaikan infrastruktur dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Batubara berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat seperti narkoba, judi online dan permasalahan sosial melalui pendekatan komprehensif, integral dan holistik.

Terakhir menjawab fraksi PAN atas apresiasi dengan target PAD dan berharap agar pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi serta melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan datang.

“Kami akan terus berupaya menggali berbagai potensi dan berupaya merealisasikan target pendapatan yang sudah direncanakan,”janjinya.

Terkait bantuan sosial untuk rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2025 proyeksi belanja turun dari tahun sebelumnya. Disampaikan bahwa bantuan langsung ke masyarakat selain berbentuk bantuan sosial terdapat juga belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Batubara terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan kemampuan layanan KJSU-KIA baik dari peningkatan SDM, sarpras dan alkes nya.

Pemerintah Kabupaten Batubara dalam proses perencanaan dan penganggaran, telah melaksanakan prinsip-prinsip perencanaan yang transparan, efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Ag)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *