BATUBARA.Ersyah.com l Masyarakat pengguna jalan di Batubara merasa kecewa dengan pembangunan bahu jalan Rp 2,9 miliar yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.
Proyek ini dilakukan di ruas jalan Sei Bejangkar-Tanjung Tiram Kabupaten Batubara. Masyarakat melihat bahwa sepanjang 1 hingga 2 kilometer jalan tersebut tidak dapat dilalui seperti biasanya, ditambah lagi dengan material bangunan yang menumpuk dan debu yang beterbangan di sepanjang ruas jalan tersebut.
Pantauan Ersyah.com, Kamis (3/10/2024) di depan kantor Polsek Labuhan Ruku terdapat papan informasi yang mencantumkan nilai kontrak, sumber dana, waktu pelaksanaan, serta kontraktor, konsultan, dan nama paket proyek tersebut.
Salah seorang pengguna jalan, Mawar (41), merasa kecewa dengan pelaksana proyek yang dinilainya mengabaikan kenyamanan arus lalu lintas. Menurutnya, kondisi jalan yang berdebu dan kurang tertib membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman.
Mawar juga menyampaikan harapannya bahwa pihak kontraktor atau pemerintah setempat dapat mengambil sikap atau solusi terbaik dalam menangani masalah ini.
Proyek ini baru berjalan selama 60 hari dari total masa pekerjaan 120 hari, sehingga masyarakat berharap agar penyelesaian proyek dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat waktu.
Senada disampaikan Suryati (38) seorang pedagang pasar pagi menyebut, dalam menyikapi keluhan masyarakat, pihak terkait diharapkan untuk lebih memperhatikan kondisi jalan dan arus lalu lintas saat melaksanakan proyek pembangunan. Penertiban jalan dan pengelolaan material bangunan yang lebih baik akan membantu meminimalisir gangguan bagi pengguna jalan yang melintas di sekitar proyek.
Sementara itu, Aktivis Pemuda Batubara Ahmad Fatih Sultan menekankan agar pihak pelaksana proyek bisa membangun komunikasi dengan pengguna jalan, dan pemerintah setempat sangat penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan masalah yang muncul selama proses pembangunan dapat segera diatasi dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Selain itu kata Sultan, pemerintah daerah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas pekerjaan kontraktor yang ditunjuk dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek dan penegakan aturan yang jelas akan membantu meningkatkan kualitas hasil pembangunan dan mencegah terjadinya masalah seperti yang dialami oleh masyarakat pengguna jalan di Batubara.
“Menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, perlu adanya keterbukaan dan transparansi dari pihak terkait dalam menjelaskan progres proyek kepada masyarakat. Informasi yang jelas dan akurat akan membantu mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran yang mungkin timbul di kalangan masyarakat terkait proyek pembangunan yang sedang berlangsung,”ucap pemuda yang baru terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Batubara tersebut.
Ia juga berharap masyarakat turut mendukung dan memantau perkembangan di sekitar lingkungan mereka. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau pelaksanaan proyek akan membantu memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita harapkan proyek pembangunan infrastruktur di Batubara dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Perbaikan ini bertujuan kenyamanan serta keamanan bagi pengguna jalan. Kita akan pantau terus,”tukas Sultan.(Arul)
