MEDAN.Ersyah.com l Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sektor kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) menjadi sorotan utama dalam pembahasan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, saat bertemu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut.
Pertemuan itu untuk membahas berbagai isu penting, mulai dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga tantangan regulasi dan keberlanjutan investasi di sektor perkebunan kelapa sawit,Selasa (5/11/2024) di Rumah Dinas Gubernur.
Fatoni, perkebunan kelapa sawit memiliki peran vital dalam perekonomian Sumut, tak hanya sebagai penyumbang pendapatan daerah tetapi juga sebagai sumber utama lapangan pekerjaan bagi ribuan warga.
“Sawit di Sumut bukan hanya soal produksi, tapi juga soal dampak sosialnya. Perkebunan ini adalah salah satu penggerak utama yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,”ujar Fatoni
Program Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Sorotan
Salah satu topik yang menjadi pembahasan hangat adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang bertujuan untuk memperbaharui kebun sawit rakyat yang sudah tidak produktif. Program ini mendapat sambutan positif dari petani sawit, karena memberikan bantuan dana untuk melakukan replanting tanaman sawit dengan benih yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Sumut mendorong untuk peremajaan sawit rakyat,”ucap Fatoni.
Ia mengungkapkan, pemerintah telah mengupayakan berbagai solusi untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi petani, seperti masalah legalitas lahan dan perambahan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung petani melalui PSR, yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga memberikan keberlanjutan,”katnya.
Tantangan Legalitas Lahan dan Hambatan Birokrasi
Fatoni mengingatkan bahwa tantangan utama dalam program PSR masih terkait dengan legalitas lahan dan birokrasi yang menghambat percepatan peremajaan. Ia menegaskan bahwa harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi sektor sawit.
“Kita harus memastikan bahwa masalah legalitas dan kawasan hutan tidak menghalangi petani untuk memperoleh akses ke bantuan. Oleh karena itu, kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antar semua pihak sangat diperlukan,” kata Fatoni.
Peningkatan Kesejahteraan Melalui CSR
Fatoni juga mendorong perusahaan-perusahaan sawit untuk lebih aktif dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Ia mengungkapkan bahwa CSR yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kolaborasi Pemerintah dan Industri Sawit Diperlukan
Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting, juga menekankan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri sawit dalam mendukung program PSR. Sektor sawit yang mencakup lebih dari 490.000 hektare lahan sawit rakyat di Sumut memerlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk mengatasi berbagai hambatan. PSR, yang dimulai sejak 2017, telah memberikan hibah sebesar Rp25 juta per hektare bagi petani sawit untuk melakukan replanting. Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut menunjukkan, sejak peluncuran program PSR ini, sekitar 25.581 hektare lahan sawit rakyat telah menerima bantuan PSR, dengan target 9.500 hektare pada tahun 2024. Hingga November, sekitar 3.000 hektare lahan sawit telah berhasil diremajakan.
“Kita sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung sektor sawit yang lebih berkelanjutan,”tukasnya.
Menatap Masa Depan yang Berkelanjutan
Secara keseluruhan, Fatoni berharap sektor sawit Sumut dapat terus tumbuh dengan mengedepankan keberlanjutan, baik dari sisi produksi, sosial, maupun lingkungan. Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan ekosistem sawit yang lebih baik bagi generasi mendatang.
“Langkah-langkah strategis Sumut diharapkan dapat menjaga posisi sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, sekaligus menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat,”tutupnya.
Dalam pertemuan dihadiri sejumlah pejabat penting, seperti Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut, M Zakir Syarif Daulay, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Mulyadi Simatupang, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, Yuliani Siregar.(red01)
