MEDAN.Ersyah.com l Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, menegaskan komitmennya untuk memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Ia mengingatkan seluruh ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis, dan menyatakan siap menerima sanksi jika terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada.
“Silakan masyarakat awasi kami semua, jika ada bukti ASN tidak netral, saya akan tindak tegas,”kata Fatoni,usai jadi narasumber Dialog Pers bertema ‘Wujudkan Kolaborasi Pemprovsu dengan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut’, Kamis (14/11/2024) di Hotel Grand Mercure, Medan.
Fatoni juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah preventif untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan. Salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 800/6635/2024 pada 11 Juli 2024 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada.
Selain itu, pada 23 Oktober 2024, pihaknya juga menggelar deklarasi netralitas ASN yang disosialisasikan melalui berbagai media, termasuk website resmi dan media sosial seperti Facebook dan Instagram.
Fatoni juga menegaskan dirinya siap menerima konsekuensi hukum jika terbukti tidak menjalankan tugas secara netral.
“Kami ASN tidak boleh berpihak, tugas saya adalah menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada yang lain,”tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap netralitas ASN, Fatoni memastikan seluruh Pj Kepala Daerah di Sumut tetap diawasi dengan ketat agar tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Pj Kepala Daerah untuk menjaga integritas dan netralitas mereka.
Fatoni mengimbau kepada seluruh ASN dan masyarakat untuk turut serta meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Meski ASN tetap memiliki hak pilih, ia berharap agar mereka datang ke TPS dengan membawa keluarga untuk memberikan hak suara.
“Partisipasi yang tinggi akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas,”ucap Fatoni.(red01)
