MEDAN.Ersyah.com l Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menegaskan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bukanlah sekadar formalitas administratif.
Untuk itu diingatkan tahun 2025-2029 akan menjadi tahap pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut.
“Dokumen yang kita hasilkan bukan hanya formalitas, tetapi harus benar-benar menjadi road map yang memberikan arah dan langkah strategis bagi pembangunan Sumatera Utara yang lebih maju,”kata Agus Fatoni pada acara Kick Off dan Orientasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumut,Rabu(15/1/2025) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Medan.
Fatoni, target ambisius yang ingin dicapai selama periode tersebut, yakni PDRB per kapita yang ditargetkan mencapai 74,18 – 74,49 juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 – 5,40%. Untuk mencapai hal ini, fokus utama pembangunan akan tertuju pada pengembangan bio industri dan pariwisata bertaraf global.
Selain itu, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, pembangunan infrastruktur, reformasi hukum dan tata kelola, serta peningkatan kualitas bahan baku dan layanan.
“Semua ini harus dilakukan dengan landasan yang kuat, sehingga dapat mewujudkan Sumut sebagai daerah yang siap berkontribusi pada Indonesia Emas 2045,”ucap Fatoni.
Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025 meliputi beberapa aspek penting, di antaranya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, perubahan RKPD 2025, serta RPJMD Provinsi Sumut 2025-2029 yang menjadi visi dan misi Gubernur Sumut terpilih.
Fatoni berharap prosesnya bisa menjadi momentum untuk menghasilkan terobosan baru dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut Alfi Syahriza, menyebut kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai arah pembangunan Sumut dan strategi implementasi yang selaras dengan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
Hal ini diharapkan dapat memastikan kebijakan dan program pembangunan Sumut berjalan efektif dan efisien.
Acara ini juga dihadiri berbagai pihak penting, antara lain Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, Plh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bob Ronald F Sagala, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut.(red01)
