MEDAN.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menggaungkan komitmen baru untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih inklusif dan memperkuat stabilitas nasional. Melalui kolaborasi erat dengan Kepolisian Daerah Sumut, Pemerintah Provinsi Sumut resmi menggulirkan program inovatif Prestice (Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice), sebuah gebrakan yang dirancang untuk menekan angka kriminalisasi berlebihan, memberdayakan masyarakat kecil dan meredam konflik sosial secara damai.
“Keamanan dan ketertiban adalah prasyarat mutlak bagi pembangunan. Karena itu, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun Sumut yang maju dan berkelanjutan,”ujar Gubernur Bobby saat menerima Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dalam pertemuan strategis di Kantor Gubernur, Kamis (10/4/2025).
Prestice hadir sebagai wujud pergeseran paradigma hukum dari pendekatan represif menuju penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Program ini akan membentuk satuan tugas lintas lembaga,mulai dari aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga advokat serta didukung klinik hukum gratis dan sistem pengaduan hybrid (online dan offline).
Lebih dari sekadar program hukum, Prestice digadang-gadang sebagai alat perubahan sosial yang akan mulai berlaku penu pada Januari 2026. Inisiatif ini diharapkan mampu meredam praktik pungli, menurunkan ketegangan horizontal dan meningkatkan literasi hukum di akar rumput.
Program ini juga menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), bersama beberapa inisiatif unggulan lainnya seperti PUBG (Bersekolah Gratis), Probis (Berobat Gratis), Jaga Komper (Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pertanian), Cerdas (Digitalisasi Layanan Publik) serta Instansi (Infrastruktur Strategis Terintegrasi).
Kapolda Sumut, Irjen Whisnu, menegaskan dukungan penuh dalam menjaga stabilitas sebagai fondasi pembangunan. Ia memaparkan strategi kepolisian dalam mengawal inflasi, distribusi pangan, hingga geliat sektor pariwisata. Salah satunya adalah peran aktif Satgas Pangan yang tak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar tanpa memicu gejolak pasar.
“Kita harapkan semangat kolaborasi dapat menyatukan padandangan pembangunan dan menyeimbangkan keamanan, keadilan serta kesejahteraan rakyat,”ungkapnya.(red01)
