BATUBARA.Ersyah.com l Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara tegas dan penuh sorotan. Agenda utama berupa laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara tahun 2024 menjadi momen penting bagi DPRD untuk menyampaikan berbagai rekomendasi keras terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat yang menyuarakan sejumlah catatan tajam terhadap efektivitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, dipimpin Ketua DPRD Safi’i dan dihadiri Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, seluruh unsur OPD dan Forkopimda, Selasa (29/4/2025) diruang Paripurna DPRD setempat.
Laporan hasil pembahasan Pansus tersebut dibacakan, Alvon Sirait.
Dinas Kesehatan mendapat desakan untuk lebih proaktif menyelesaikan polemik layanan BPJS, termasuk tunggakan kepesertaan dan pemutakhiran data NIK. DPRD menilai kegagalan komunikasi dengan pihak BPJS telah merugikan masyarakat. Dinas juga diminta menjalin kemitraan dengan swasta untuk menekan angka stunting yang tinggi di Batubara.
Untuk RSUD OK Arya Zulkarnain juga tak luput dari kritik. DPRD menuntut peningkatan layanan medis dan kedisiplinan dokter serta perawat, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan darurat seperti anti-rabies dan anti-bisa ular.
Pansus juga meminta Bupati mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian karena dianggap belum optimal menjadikan Batubara sebagai lumbung pangan. Program bantuan pertanian dinilai belum tepat sasaran, dan pengawasan terhadap penyuluh lapangan dinilai lemah.
Sementara itu, Dinas Perikanan diingatkan untuk segera mendata nelayan tradisional, memperbarui alat tangkap yang masih tradisional, serta membantu legalisasi dokumen kapal agar nelayan bisa mengakses BBM bersubsidi.
Kemudian, di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menjadi sorotan karena dugaan pungli dalam pengurusan kepangkatan ASN. DPRD secara terbuka meminta investigasi dan menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah diminta memperbaiki sistem pelaporan belanja, penempatan SDM ahli SIPD, dan memperketat pengawasan aset daerah agar tidak dikuasai kelompok tertentu. DPRD menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang rakyat.
Pansus juga memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan untuk menstandarkan sarana pendidikan dan meningkatkan kapasitas guru.
Dinas PUPR diminta segera tangani jalan rusak yang mengancam keselamatan pengguna jalan, sementara Dinas Sosial ditekankan mempercepat sinkronisasi data kemiskinan dan stunting.
“Rekomendasi ini bukan sekadar catatan, tapi peringatan serius dari rakyat. Bila tidak ditindaklanjuti, DPRD tidak segan gunakan hak pengawasan secara maksimal,”tegas Alvon Sirait.
Rekomendasi yang disampaikan Pansus menyentuh hampir seluruh aspek pemerintahan, DPRD Batubara menginginkan reformasi menyeluruh atas pelayanan publik dan penggunaan anggaran daerah.(mn)
