JAKARTA.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan di sejumlah wilayah tertinggal di provinsinya, khususnya di Kepulauan Nias.
Sorotan itu sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan 12 gubernur lainnya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Gubernur Bobby menyampaikan, dari tujuh daerah tertinggal yang masih ada di Pulau Sumatera, empat di antaranya berada di Sumatera Utara, tepatnya di wilayah Kepulauan Nias.
Ia menegaskan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah tersebut.
“Empat dari tujuh daerah tertinggal di Sumatera ada di Kepulauan Nias. Ini bukan hanya daerah tertinggal di tingkat provinsi, tapi juga termasuk dalam daftar daerah tertinggal secara nasional,”ungkap Bobby.
Menurutnya, perlakuan terhadap daerah tertinggal seharusnya berbeda, termasuk dalam hal alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai pendekatan yang selama ini digunakan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan ketertinggalan yang nyata di daerah-daerah tersebut.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Harus ada mekanisme khusus, baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan fiskal, yang dapat memberikan afirmasi lebih bagi daerah-daerah tertinggal,” tegasnya.
Bobby juga mendorong agar pemerintah pusat memberikan fleksibilitas dalam regulasi dan kebijakan yang menyangkut pembangunan di daerah tertinggal, guna mempercepat pencapaian target pengentasan ketertinggalan.
“Aturan-aturan yang ada mungkin perlu disesuaikan, agar ada diferensiasi perlakuan yang bisa mendorong percepatan pembangunan di wilayah tertinggal seperti Kepulauan Nias,” imbuhnya.
Bobby menekankan bahwa Kepulauan Nias adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sudah sepatutnya mendapatkan porsi perhatian yang setara demi terwujudnya keadilan pembangunan nasional.
“Kalau kita sepakat bahwa Sumut adalah bagian dari Indonesia, maka sudah seharusnya tidak ada lagi daerah tertinggal di provinsi kami,”pungkasnya.
RDP dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk serta Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.
Hadir juga para gubernur dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.(red01)
