MEDAN.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara(Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menggelar rapat koordinasi strategis di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/2025).
Rapat ini membahas masalah pertanahan di Sumut yang menjadi sorotan dan untuk diselesaikan persoalannya, karena agraria yang selama ini menghambat pemerataan dan keadilan lahan di provinsi ini.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah lahan eks HGU PTPN seluas 5.873 hektare. Nusron menegaskan, tanah tersebut kini berstatus sebagai tanah negara bebas dan menjadi kewenangan penuh Kementerian ATR/BPN untuk pendistribusiannya.
“Lahan ini akan kami tetapkan sebagai target objek reforma agraria. Kami akan rapatkan kembali bersama Gubernur dan para bupati/walikota untuk memastikan distribusinya adil dan tepat sasaran. Jangan sampai yang berhak justru terabaikan,”tegas Nusron.
Selain pembagian lahan, isu lain yang menjadi fokus adalah konflik pertanahan yang masih marak di berbagai daerah di Sumut. Nusron menekankan pendekatan “win-win solution” agar masyarakat merasa diuntungkan tanpa membuat negara kehilangan asetnya.
“Masyarakat harus bahagia, tapi negara juga tidak boleh dirugikan. Kita akan cari pola penyelesaian terbaik,”ujarnya.
Percepatan sertifikasi tanah juga menjadi target utama. Dari total sekitar 4 juta hektare tanah di Sumut, sebanyak 2 juta hektare masih belum bersertifikat. Nusron menargetkan 70% sertifikasi bisa tercapai dalam empat tahun ke depan.
Gubernur Bobby menyambut baik langkah strategis pemerintah pusat.
Ia menyampaikan bahwa kompleksitas persoalan pertanahan di Sumut memerlukan dukungan penuh.
“Permasalahan tanah di Sumut ini sangat banyak dan kompleks. Kehadiran Pak Menteri sangat kami harapkan bisa membawa solusi nyata,”kata Bobby.
Rapat koordinasi juga dihadiri Musa Rajekshah serta para bupati dan walikota se-Sumut untuk menyukseskan program reforma agraria dan percepatan sertifikasi tanah.(red01)
