JAKARTA.Ersyah.com l Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara(Sumut) atas capaian luar biasa dalam realisasi pendapatan daerah. Di triwulan (TW) 1 tahun 2025, Sumut berhasil mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 30,65%, menempatkannya sebagai provinsi dengan capaian tertinggi keempat di Indonesia.
Dalam Rakor Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang digelar secara virtual, Kamis (8/5/2025), Mendagri menyebut bahwa percepatan realisasi anggaran sangat krusial bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah. “Provinsi seperti Jawa Barat, Yogyakarta, Sumut, dan Banten menunjukkan kinerja belanja dan pendapatan yang sangat baik. Ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah,”ujar Tito.
Papua Tengah tercatat sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi yakni 39,08%, disusul Kalimantan Barat (35,92%) dan Jawa Barat (32,94%). Sementara dari sisi keseimbangan antara pendapatan dan belanja, Sumut juga menempati posisi ketiga nasional dengan angka 20,64%.
Wakil Gubernur Sumut, H.Surya, yang turut hadir secara virtual, menyatakan capaian yang didapat tak lepas dari kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution yang tegas dan teliti dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pak Gubernur sangat detail dalam memeriksa anggaran, menghapus pos-pos belanja yang tidak efisien, memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran,”ungkap Surya di Bandara Internasional Kualanamu.
Pertumbuhan ekonomi Sumut juga menunjukkan tren positif, tercatat sebesar 4,67% pada triwulan I 2025.
Hal ini didukung kontribusi signifikan dari sektor industri pengolahan (4,10%) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (10,18%) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut data Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
“Empat sektor utama yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional saat ini adalah industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Sumut berkontribusi besar terutama di sektor pertanian dan industri,”ujar Amalia.
Rakor diikuti oleh seluruh gubernur, bupati/walikota se-Indonesia juga dihadiri Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta jajaran kementerian terkait lainnya.(red01)
