MEDAN.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk segera mengakomodasi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI No. 500.12/2119/SJ terkait penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.
“Kita sepakat untuk segera menindaklanjuti permintaan Mendagri. Proses identifikasi dan administrasi lahan ditargetkan rampung dalam minggu ini,”kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Effendy Pohan saat rapat koordinasi virtual dengan seluruh Sekda kabupaten/kota se-Sumut,Senin (26/5/2025) dari Kantor Gubernur.
Effendy Pohan mengingatkan agar daerah benar-benar memahami isi surat edaran tersebut, termasuk kesiapan lahan yang sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN) serta kelengkapan dokumen peminjaman.
“Kami minta semua daerah mencermati syarat-syarat lahan yang diminta dan menyiapkannya secara optimal,” tambahnya.
Staf Ahli Kepala BGN, Bobby Kusuma, turut menyampaikan apresiasinya atas komitmen pemda Sumut. Ia berharap proses penyiapan lahan bisa segera rampung agar kerja sama formal melalui MoU dapat dilakukan dalam waktu dekat.
“Terima kasih atas koordinasi yang sudah berjalan baik. Kami harap MoU bisa kita tanda tangani dalam minggu ini,”ujarnya.
Sebagai informasi, Kemendagri melalui Surat Edaran No. 500.12/2119/SJ meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk mengusulkan tiga titik lokasi tanah milik pemerintah daerah yang dapat dipinjamkan kepada BGN. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan gizi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sejalan dengan visi Presiden dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas melalui Program MBG.(red01)
