TEBING TINGGI.Ersyah.com l Pemerintah Kota(Pemko) Tebing Tinggi kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, sejak 2018 hingga 2024.
Pemko Tebing Tinggi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Hasil diserahkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) se-Sumatera Utara,Senin (26/5/2025) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumut, Medan.
Wali Kota Tebing Tinggi, H.Iman Irdian Saragih, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas kerja keras seluruh jajaran pemerintahan daerah dan dukungan stakeholder. Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan akhir, melainkan titik tolak menuju tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
“Tujuh kali WTP bukan sekadar prestasi administratif, tapi wujud konsistensi kami membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ini harus jadi motivasi, bukan puas diri. Kita ingin lebih dari sekadar mempertahankan, kita ingin meningkatkan,”tegas Wali Kota Iman.
Namun, di balik capaian itu, ada catatan penting dari Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang.
Ia menyoroti pentingnya manajemen utang Pemko Tebing Tinggi agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
“Kami berharap utang-utang daerah bisa dijadwalkan ulang dengan baik agar tidak mengganggu layanan masyarakat. WTP bukan berarti tidak ada PR. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama tata kelola dan pengulangan kesalahan,”ujar Paula.
Dari delapan daerah yang diperiksa tahun ini, seluruhnya berhasil meraih opini WTP.
Namun, Paula menyebut terdapat kesamaan temuan pada daerah-daerah yang secara geografis berdekatan, seperti Kota Medan-Binjai atau Dairi-Pakpak Bharat.
Acara penyerahan LHP ditutup dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Tebing Tinggi H. Chairil Mukmin Tambunan, Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution, Plt. Sekdako Kamlan Mursyid, serta sejumlah pejabat penting dari delapan kabupaten/kota penerima LHP.(Z/red01)
