Sumut Pacu Cetak Sawah Demi Swasembada Pangan Nasional

Wakil Gubernur Sumatera Utara, H.Surya saat mengikuti rapat koordinasi Wakil Mentri Pertanian secara virtual terkait monitoring percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah.(Foto. Diskominfo Sumut)

MEDAN.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya mendukung penuh program percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang digagas pemerintah pusat. Langkah ini krusial dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Wakil Gubernur Sumut, H. Surya, menyampaikan dukungan itu usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah secara virtual Jumat (20/6/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

iklan

“Kami siap mempercepat optimalisasi lahan dan cetak sawah. Ini bukan sekadar program, tapi misi bersama dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia,”ujar Surya dari ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Pemprov Sumut,kata H.Surya, telah melakukan berbagai langkah konkret. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, dari target optimalisasi lahan rawa seluas 33.945 hektare pada 2025, sebanyak 11.509 hektare telah dikonstruksi. Sisanya, seluas 22.436 hektare, masih dalam proses pengerjaan.

“Sumut terus melakukan koordinasi untuk cetak sawah demi swasembada pangan nasional,’ucapnya.

Tak hanya lahan rawa, Sumut juga menyasar lahan non-rawa. Survei Investigasi dan Desain (SID) telah dilakukan di 18 kabupaten/kota dengan luas mencapai 15.811 hektare. Bahkan, enam kabupaten telah mengusulkan cetak sawah tambahan seluas 6.000 hektare. Namun, sebagian lahan masih perlu diverifikasi karena beririsan dengan kawasan hutan dan HGU (Hak Guna Usaha).

“Sumut berharap bisa menjadi salah satu motor penggerak dalam mendukung misi besar Indonesia menjadi swasembada pangan yang berkelanjutan,”terangnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya percepatan administrasi dan teknis di daerah. Ia mendorong gubernur dan bupati untuk segera menerbitkan dokumen-dokumen pendukung, seperti SK KPA, guna mempercepat realisasi kegiatan di lapangan.

“Kontrak konstruksi tidak perlu menunggu seluruh SID rampung. Bisa dijalankan secara parsial sesuai dengan kesiapan dokumen,” tegas Sudaryono.

Rakor juga dihadiri Sekjen Kementerian Pertanian Ali Jamil dan Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Husnain.

Sementara dari Pemprov Sumut yang mengikuti secara virtual turut mendampingi Wakil Gubernur, Kepala Dinas Ketahanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Rajali.(red01)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *