MEDAN.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak seluruh bupati dan wali kota se-Sumut untuk menggenjot pelaksanaan program KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, program nasional ini merupakan solusi konkret untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.
“Ini program luar biasa dari Presiden RI. Saya minta pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkannya, karena akan sangat membantu masyarakat kita, apalagi syaratnya ringan dan bunganya rendah,” ujar Bobby usai mengikuti Rakor virtual dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera),Senin (30/6/2025) di Kantor Gubernur Sumut, Medan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 sebanyak 73,47% rumah tangga di Sumut memiliki akses terhadap hunian layak. Artinya, lebih dari 400.000 rumah tangga dari total sekitar 1,5 juta di Sumut masih belum memiliki rumah yang memenuhi standar.
Program FLPP hadir dengan berbagai kemudahan. Uang muka hanya 1% dari harga rumah, sementara bunga KPR ditetapkan flat sebesar 5%. Di Sumut, harga rumah subsidi rata-rata Rp166 juta, sehingga cukup dengan uang muka sekitar Rp1 juta lebih, masyarakat sudah bisa mulai mencicil rumah.
“Ini sangat terjangkau. Kalau kita serius, ini bisa menjadi jawaban atas persoalan perumahan masyarakat kita,” tegas Bobby.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan, hingga 25 Juni 2025 realisasi FLPP di Sumut baru mencapai 4,32% atau 5.003 unit. Ia menekankan sosialisasi masif agar target tercapai.
“Semua rumah yang ditawarkan ready stock, bukan setengah jadi. Debitur diminta untuk cek langsung rumahnya melalui marketplace yang kami sediakan. Bahkan harus swafoto di lokasi rumah agar memastikan sesuai dengan standar,”jelas Heru.
Calon pembeli bisa mengakses rumah-rumah tersedia melalui situs sikumbang.tapera.go.id dan mengajukan lewat aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera).
Heru menambahkan, program diawasi 20 asosiasi pengembang yang tergabung di aplikasi SIRENG. Lokasi rumah juga telah tercatat di sistem SIKUMBANG untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.
“Kami ingin masyarakat dapat rumah layak, bukan yang dindingnya retak, sanitasinya buruk, atau akses jalannya tak ada. Semua diawasi ketat,”tegas Heru.
Rapat koordinasi dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sumut, Plh Sekdaprov Sumut M Armand Effendy Pohan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota terkait.(red01)
