TEBING TINGGI.Ersyah.com l Aksi unjuk rasa digelar puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tebingtinggi Menggugat Reeborn (APMTTMR).
Demonstrasi ini menyoroti dugaan penyelewengan dalam program Beasiswa untuk Daerah (BUD) yang dinilai tidak transparan dan sarat kepentingan pribadi pejabat, di depan gerbang DPRD Kota Tebing Tinggi, Senin (14/7/2025).
Para pendemo menuntut Wali Kota Tebing Tinggi segera membentuk tim dari Inspektorat Daerah untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang oknum ASN yang diduga mengarahkan beasiswa kepada anak-anak pejabat, bukan kepada pelajar kurang mampu yang berprestasi.
“Kami tidak akan diam jika beasiswa diberikan ke anak pejabat untuk kuliah di luar Sumatera Utara, sementara banyak siswa miskin dan berprestasi terabaikan,” tegas Firdaus, salah satu orator aksi.
Aliansi ini juga mendesak DPRD Tebing Tinggi membuka hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait, yang hingga kini dinilai belum transparan. Mereka juga mengancam akan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum jika tidak ada kejelasan.
Situasi memanas saat Plt Asisten Administrasi Umum Pemkot Tebing Tinggi, M. Syah Irwan, tiba-tiba mengambil alih pembicaraan dari Wakil Ketua DPRD. Dalam pernyataannya, Irwan menuding aksi dapat merugikan citra daerah dan menghambat masuknya investor.
Pernyataan itu memicu kemarahan demonstran. Firdaus membalas tegas.
“Kami di sini memperjuangkan keadilan. Justru pejabat yang menyalahgunakan anggaran beasiswa yang mencoreng nama kota!”ungkapnya
Ketegangan mereda setelah petugas Polres menenangkan Irwan, dan pembicaraan kembali diambil alih pimpinan DPRD.
Sementara itu, Plh Sekda Tebing Tinggi, H. Bambang Sudaryono, yang kemudian datang menemui massa aksi, berjanji akan menyampaikan semua aspirasi ke Wali Kota. Ia menegaskan komitmen untuk memastikan BUD berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Kalau terbukti proses penyaluran beasiswa tidak sesuai prosedur, saya akan laporkan ke Wali Kota dan juga ke aparat penegak hukum,”ujarnya di hadapan demonstran.
Massa menyampaikan terima kasih atas ketegasan sikap Sekda. Mereka juga mengungkapkan bahwa program BUD selama ini diduga hanya diberikan kepada anak pejabat, bukan siswa dari keluarga tidak mampu.
Aksi sempat dihentikan selama satu jam karena DPRD sedang membahas P.APBD 2025. Setelah itu, massa kembali melanjutkan aksi dengan membakar ban di depan gedung DPRD dan menyuarakan tuntutan dari depan ruang sidang.
Usai rapat, Ketua Komisi III DPRD, Andar Hutagalung, bersama Wakil Ketua DPRD dan beberapa anggota dewan menemui massa dan menyampaikan bahwa hasil RDP terkait BUD sudah diserahkan kepada Ketua DPRD.
Namun, fakta mengejutkan terungkap dokumen hasil RDP ternyata baru diserahkan hari itu juga, meski sebelumnya Komisi III mengklaim telah menyerahkannya beberapa hari lalu. Hal ini menambah kecurigaan demonstran terhadap adanya potensi pengaburan informasi oleh legislatif.(Z/red01)
