Gubernur Sumut Serukan Aksi Terpadu Cegah Karhutla di Danau Toba

Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong saat rapat koordinasi untuk mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan.(Foto. Diskominfo Sumut)

MEDAN.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan langkah konkret dan sinergi lintas sektor untuk mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus mengancam kawasan Danau Toba, salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.

Melalui arahan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, Gubernur Bobby menekankan pentingnya patroli terpadu, pemetaan daerah rawan, serta penyuluhan intensif kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan agama.

iklan

“Karhutla tak hanya merusak ekosistem, tapi juga mengganggu sektor pariwisata, menurunkan kualitas udara, dan membahayakan kesehatan warga. Ini harus dihentikan,”tegas Togap saat Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla,Kamis (17/7/2025) di Aula Raja Inal Siregar, Medan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, terjadi 80 kasus Karhutla sepanjang 1 Juni hingga 13 Juli 2025, dengan total lahan terdampak mencapai 1.804,95 hektare. Yang mengkhawatirkan, 40 kejadian terjadi di kawasan KSPN Danau Toba mencakup tujuh kabupaten strategis wisata, mulai dari Samosir hingga Dairi.

Di luar KSPN, Karhutla tercatat di 14 kabupaten/kota lain seperti Tapanuli Tengah, Padanglawas Utara, hingga Nias Utara. Samosir menjadi wilayah terdampak paling parah di KSPN dengan 12 kejadian, disusul Toba (9) dan Karo (8).

“Sebagai geopark global, Danau Toba memiliki nilai ekologis dan budaya tinggi, tapi juga sangat rentan terhadap kerusakan akibat Karhutla,” kata Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih.

Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pejabat dari pusat dan daerah, termasuk Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK, Kepala BMKG Wilayah I Sumut, serta unsur Forkopimda.

Fokus utama adalah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri dan kementerian terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kering.

“Penting bagi semua pihak untuk tidak saling menunggu, tapi langsung bergerak. Pencegahan lebih baik daripada pemadaman,”ucap Togap.(red01)

iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *