MEDAN.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyatakan kesiapan penuh dalam mengambil langkah strategis untuk mengendalikan inflasi sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berbagai langkah konkret segera dijalankan, seperti percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan proyek infrastruktur pemerintah, serta pengendalian harga bahan pokok.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara daring, diikuti langsung Wakil Gubernur (Wagub) Sumut,H.Surya,Senin (11/8/2025 di Kantor Gubernur di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Pemerintah juga berkomitmen mencegah praktik ekspor-impor ilegal, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan industri manufaktur, termasuk mempermudah proses perizinan usaha.
“Ini semua adalah bagian dari langkah percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah digariskan pemerintah pusat,” ujar Wagub usai mengikuti Rakor.
Wagub Surya juga menegaskan tentang sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan daerah yang inflasinya perlu mendapat perhatian khusus.
“Saya minta semua OPD bekerja sebagai tim. Kegiatan apa pun yang bisa menekan inflasi, harus dijalankan dengan serius,” tegasnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi di Sumut mencapai 0,76% secara month to month pada Juli 2025.
Kepala BPS Sumut, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, penyumbang inflasi utama adalah harga beras dan bawang merah serta kelompok pendidikan yang terdampak pembayaran uang kuliah yang biasanya dilakukan pada Juli dan Agustus.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan, puncak produksi beras terjadi pada Juni, namun memasuki musim kemarau mulai September-Oktober, produksi akan menurun. Upaya pengendalian inflasi salah satunya dengan menstabilkan harga beras yang saat ini stoknya tercatat mencapai 4 juta ton, termasuk 1,3 juta ton yang sudah didistribusikan Bulog.
“Distribusi harus tepat sasaran agar harga tetap stabil,”ujar Tito.
Rakor ini dihadiri jajaran kementerian terkait, seluruh kepala daerah di Indonesia, serta pimpinan OPD Sumut, dan instansi vertikal seperti BPS, Bank Indonesia, dan Bulog wilayah Sumut.
“Koordinasi yang solid dengan langkah-langkah ini dapat menekan inflasi dan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Sumut di tahun 2025,”tutupnya.(RH)
