MEDAN.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan di Jalan Iskandar Muda, Jumat (10/10/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi pusat-daerah dalam mempermudah perizinan dan mempercepat penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Gubernur Bobby mendukung penuh program nasional pembangunan rumah rakyat. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan kompleks perumahan untuk karyawan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.
“Kami ingin pastikan masyarakat kecil mudah membangun atau merenovasi rumah. Negara hadir dengan berbagai kemudahan, dan kami akan kawal sampai ke tingkat bawah,”ucap Bobby.
Menurutnya, Pemprov Sumut juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk mempercepat realisasi hunian terjangkau di seluruh kabupaten/kota.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, Sumut mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kuota program rumah subsidi tahun ini ditingkatkan dari 8.200 menjadi 20.000 unit, dan direncanakan naik lagi menjadi 25.000 unit pada 2026.
“Kalau kuota habis, akan kami tambah. Tapi perizinan dari pengembang harus cepat. Ini karpet merah untuk rakyat kecil, manfaatkan,”ujar Maruarar.
Ia juga memperkenalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang baru diluncurkan, dengan bunga subsidi hanya 5 persen. Program ini membuka peluang besar bagi kontraktor lokal, UMKM hingga toko bangunan.
“Sinergi lintas sektoral membuat semua program pemerintah berjalan dengan baik,”ungkapnya.
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah telah membebaskan berbagai beban pajak dan retribusi untuk mendukung MBR, mulai dari PPN, BPHTB, hingga PBG. Kategori MBR ditetapkan bagi individu dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta (lajang) atau Rp10 juta (keluarga).
“Sayangnya masih banyak yang belum tahu soal insentif ini. Sosialisasi harus digencarkan agar rakyat bisa manfaatkan kemudahan yang sudah diberikan Presiden Prabowo,”jelas Tito.(red01)
