MEDAN.Ersyah.com l Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendeksak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar mempercepat proses perizinan bangunan.
Hal itu untuk mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Gubernur menekankan seluruh daerah mempercepat layanan perizinan bangunan, termasuk memperkuat sistem digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG),”kata Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Chandra Dalimunthe, Kamis (23/10/2025) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan.
Menurut Chandra, percepatan ini juga diiringi dengan kebijakan penghapusan kewajiban penggunaan jasa konsultan bagi rumah sederhana melalui penerapan sistem prototype bangunan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Semua langkah ini bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah untuk segera memiliki rumah layak huni,”ujarnya.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menekankan percepatan pelaksanaan program nasional tiga juta rumah.
Chandra menambahkan, pasca kunjungan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan ke Sumut pada 10 Oktober 2025 untuk meninjau perumahan MBR di Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang, telah dilakukan serangkaian diskusi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, pengembang perumahan dan berbagai pihak terkait untuk menyusun langkah konkret percepatan program tersebut.
“Ini bagian dari visi besar Pemprov Sumut untuk memastikan rakyat kecil memiliki rumah sendiri yang layak dan terjangkau,”ucap Chandra.
Sebelumnya, Gubernur Sumut dalam kunjungan lapangannya bersama dua menteri itu menegaskan untuk kolaborasi pemerintah dan swasta dalam menyediakan hunian bagi pekerja.
Ia juga membuka peluang pemanfaatan lahan milik Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota sebagai lokasi pembangunan perumahan bersubsidi.
“Pemprov Sumut akan terus mendorong agar program nasional tiga juta rumah berjalan sukses di seluruh daerah. Program ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah bagi rakyat kecil,”pungkasnya.(red01)
