MEDAN.Ersyah.com l Kepulauan Nias menjadi wilayah pertama penerapan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) di Sumatera Utara (Sumut).
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam mewujudkan pendidikan adil dan merata melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mulai bergulir pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga menegaskan, Nias dipilih karena masih menghadapi tantangan berat, mulai dari kondisi geografis yang ekstrem hingga minimnya fasilitas pendidikan.
“Kepulauan Nias menjadi lokasi pertama penerima manfaat. Ini komitmen Pak Gubernur untuk menghidupkan wilayah yang selama ini tertinggal,”kata Alexander melalui siaran pers nya diterima, Selasa (25/11/2025).
Data Kementerian Pendidikan tahun 2022 menunjukkan 490 anak putus sekolah dan 50 sekolah rusak di Kepulauan Nias. Tingginya angka kemiskinan kian memperparah akses pendidikan, sehingga Pemprov Sumut menjadikan wilayah tersebut prioritas utama penerima PUBG.
Alexander menjelaskan, PUBG yang merupakan bagian dari PHTC menjamin seluruh siswa SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut dapat bersekolah tanpa membayar SPP, sekaligus menuntaskan praktik pengutipan biaya pendidikan yang masih ditemukan di lapangan.
Saat ini kajian akademis terus dikebut dan sudah mencapai 75%. Kajian tersebut menentukan model pembiayaan terbaik, apakah melalui sistem klasterisasi atau berdasarkan data penerima SPP eksisting. “Model pembiayaan akan diputuskan setelah kajian selesai akhir November atau awal Desember,”jelasnya.
Untuk tahap awal tahun ajaran 2026/2027 di Kepulauan Nias, sebanyak 41.876 siswa akan menerima manfaat dengan anggaran Rp21,484 miliar per semester. Program kemudian diperluas bertahap ke zona lain
Untuk Zona Pantai Barat sebesar Rp23,461 miliar, Zona Dataran Tinggi: Rp58,712 miliar dan Zona Pantai Timur sebesar Rp98,763 miliar.
Alexander mengaku optimistis, seluruh bisa terakomodir sampai tahun 2029 sekolah SMA sederajat gratis.
“Tahun 2029 seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut sudah bebas pungutan biaya pendidikan.”tukasnya.(RH/red01)
