PARAPAT.Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tidak ingin pembangunan berjalan biasa-biasa saja. Melalui Forum Strategis Penyelarasan Persepsi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemprov Sumut menetapkan tujuh komitmen keras sebagai jurus memperkuat sinergi dan mempercepat kinerja pemerintahan.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi kontrak moral dan kerja nyata seluruh pimpinan OPD.
“Mulai hari ini tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri. Pembangunan Sumut harus digerakkan dengan kolaborasi total. Tujuh komitmen ini adalah pegangan kita bersama,”tegas Bobby saat menutup forum, Minggu malam (11/1/2026) di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin, Parapat.
Bobby menekankan, visi dan misi pembangunan tidak boleh berhenti di slogan. Seluruh OPD wajib menerjemahkannya dalam aksi konkret yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Saya tidak mau komitmen ini hanya jadi dokumen. Harus dijalankan, diawasi, dievaluasi, dan hasilnya nyata di lapangan,” katanya lugas.
Forum strategis tersebut melahirkan tujuh komitmen bersama sebagai fondasi gerak cepat menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
Komitmen itu dibacakan Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah dan diserahkan kepada Gubernur melalui Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.
Adapun tujuh komitmen tegas para kepala OPD Sumut meliputi, Menyatukan seluruh kebijakan dan program OPD agar sejalan dengan Visi-Misi Gubernur, RPJMD 2025–2029, RKPD 2026, Program Prioritas, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Proyek Strategis Daerah, serta agenda pemulihan pascabencana.
Memimpin langsung pengendalian kinerja, bertanggung jawab penuh atas hasil dan risiko, tanpa melempar tanggung jawab ke level teknis atau pihak lain.
Menjalankan perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menerapkan SPIP dan manajemen risiko secara nyata, bukan formalitas, dengan berani menghentikan atau merevisi kegiatan bermasalah.
Menjaga disiplin anggaran dan integritas pengadaan, tanpa kompromi terhadap kualitas dan transparansi.
Mengelola kinerja berbasis outcome, fokus pada pemulihan layanan dasar, sosial, ekonomi, dan infrastruktur, disertai rencana perbaikan tertulis bila target tak tercapai.
Memperkuat kolaborasi lintas sektor, dari kabupaten/kota hingga pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya demi percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala BPSDM Sumut Agustinus menegaskan, forum ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan frekuensi seluruh pimpinan OPD.
“Ini bukan rapat biasa. Ini konsolidasi kepemimpinan untuk memastikan 17 Program Prioritas, 53 Program Strategis Daerah, dan 6 Quick Wins benar-benar berjalan dan terasa dampaknya,”ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini berhasil memetakan tingkat pemahaman kepala OPD terhadap arah kebijakan gubernur sekaligus mengunci komitmen bersama agar pembangunan Sumut tidak lagi berjalan sporadis, melainkan terkoordinasi, terukur, dan berdampak nyata bagi rakyat.(red01)
