JAKARTA l Ersyah.com l Pemerintah pusat terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Hal itu terungkap saat Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) H.Surya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera secara virtual dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumut, Jalan Jambu Nomor 28, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Rakor melibatkan pemerintah pusat dan daerah tersebut membahas skema bantuan, relokasi, hingga pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana di Sumut, Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan instruksi tegas Presiden agar warga terdampak tidak berlama-lama tinggal di tenda darurat.
Untuk itu, pemerintah daerah wajib bergerak cepat melakukan pendataan dan menyiapkan relokasi.
“Perintah Presiden jelas, warga yang mengungsi di tenda harus segera direlokasi. Jangan terlalu lama tinggal di tenda bencana. Ini harus segera dikurangi,”tegas Tito.
Ia menekankan, kecepatan dan akurasi data adalah harga mati. Data yang valid menjadi kunci agar bantuan tersalurkan cepat, tepat sasaran, serta terhindar dari persoalan hukum.
“Data yang akurat memastikan pengungsi segera tertangani dan kembali ke hunian yang layak,”ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan pembangunan fisik hunian dapat dimulai Februari mendatang.
Mengingat bulan Ramadan dan Idulfitri semakin dekat, ia meminta seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kalau bisa jangan lama-lama. Bulan depan kita harus sudah membangun. Warga sudah terlalu lama menunggu, apalagi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ini harus dikerjakan dengan semangat gotong royong,” kata Maruarar.
Ia juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan Huntap di 19 kabupaten/kota pada tiga provinsi tersebut. Menurutnya, kawasan Huntap harus dibangun secara utuh dan berkelanjutan. “Bukan hanya rumah, tapi juga ekosistemnya, rumah ibadah, sekolah dan fasilitas pendukung lainnya,”tegas Maruarar.
Di sisi lain, pemerintah memastikan bantuan sosial tunai bagi telah disiapkan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf merinci bantuan jaminan hidup dan santunan korban.
“Sesuai arahan Presiden, santunan korban meninggal diberikan tunai kepada ahli waris sebesar Rp15 juta per korban. Selain itu, ada bantuan jaminan hidup Rp450 ribu per jiwa selama tiga bulan,”jelas Mensos.
Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban kebutuhan harian warga selama masa transisi, khususnya bagi mereka yang tinggal di hunian sementara (Huntara) maupun di luar Huntara.
Adapun bantuan perbaikan rumah disalurkan melalui BNPB dan Kemensos dengan tiga kategori, yakni rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta dan rusak berat Rp60 juta. Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan Rp8 juta per keluarga, terdiri dari Rp3 juta untuk pembiayaan isi rumah/perabotan dan Rp5 juta untuk penguatan ekonomi keluarga penghuni Huntara.
“Langkah terukur dan target waktu yang jelas, percepatan pemulihan pascabencana harus nyata, warga harus segera keluar dari tenda, dan kehidupan layak harus segera dipulihkan,”tutupnya.(red01)
