BATUBARA | Ersyah.com l Bupati Batubara, H.Baharuddin Siagian, turun mengecek kondisi Bendungan Tanah Merah yang mengalami penyusutan volume air secara drastis, di Kecamatan Air Putih.
Ancaman terhadap pertanian dan pasokan air kini berada di depan mata, pada Jumat (20/2/2026), Bupati meninjau pembangunan penahan tanah serta Bendungan tersebut yang selesai dibangun pada 2025.
Fakta di lapangan persoalan yang mengancam ribuan hektare sawah dan mata pencaharian petani.
Di hadapan jajaran terkait, Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat menjaga ketahanan pangan nasional melalui pembangunan infrastruktur air.
Namun, ia menegaskan, komitmen itu harus diimbangi dengan kerja cepat di daerah.
“Bendungan ini ada, tapi airnya menyusut. Ini tanda bahaya,”katanya.
Penyebab utama tersendatnya aliran air dari Sungai Simanggar, yang selama ini menjadi tulang punggung irigasi Batubara kini tersumbat sedimentasi berat, sehingga aliran air ke Bendungan Tanah Merah dan wilayah perkotaan tidak lagi optimal.
Akibatnya, sekitar 3.350 hektare lahan pertanian daerah irigasi Perkotaan berada dalam kondisi rawan. Padahal, secara keseluruhan Batubara memiliki kurang lebih 12.000 hektare lahan pertanian, yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada aliran Sungai Simanggar.
“Kalau ini dibiarkan, yang terdampak bukan hanya petani, tapi ketahanan pangan Batubara secara keseluruhan,”ujar Bupati.
Dijelaskan Bupati, Bendungan Simanggar berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Namun ia menolak menjadikan kewenangan sebagai alasan pembiaran. Ia mendesak langkah cepat, nyata, dan lintas sektor dari PSDA Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi.
“Air adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika alirannya terhambat, negara harus hadir,”ucapnya.
Bupati juga menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan petani tidak terus menjadi korban keterlambatan kebijakan.
Peninjauan tersebut turut Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Camat Air Putih, Kepala Dinas PUPR Batubara, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Batubara, serta para Kepala Desa se-Kecamatan Air Putih.(red01)
