MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus ini menjadi fondasi penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah dan berbasis data.
“Setelah selesai, nanti terlihat jelas potret kekuatan dunia usaha dan peta baru ekonomi Sumut bisa terungkap melalui sensus,”kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, Jumat (6/3/2026) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Menurut Sulaiman, sensus ekonomi akan memberikan gambaran nyata tentang kondisi dunia usaha di Sumut, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Data tersebut nantinya menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
“Prinsipnya kami sangat mendukung Sensus Ekonomi 2026. Pembangunan membutuhkan data yang akurat. Pemprov Sumut siap bersinergi dengan BPS, baik dari sisi sumber daya manusia maupun publikasi, agar sensus ini berjalan sukses,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra memaparkan persiapan sensus saat ini tengah berlangsung. Secara nasional, BPS membutuhkan sekitar 190.000 petugas sensus, dan sekitar 13.000 di antaranya akan bertugas di Sumatera Utara.
Para petugas tersebut akan direkrut dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, akademisi hingga masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Selain menjadi bagian dari pengumpulan data ekonomi nasional, program ini juga diharapkan membuka peluang kerja sementara bagi masyarakat.
“Perekrutan petugas dimulai pada April. Setelah itu mereka akan menjalani pelatihan intensif selama tiga minggu. Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Juli 2026,”jelas Asim.
BPS juga berharap dukungan penuh dari Pemprov Sumut agar masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif memberikan data yang akurat. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri akan memotret seluruh unit usaha nonpertanian di Sumatera Utara. Dari sensus ini akan terlihat sektor ekonomi unggulan di tiap daerah, sebaran pelaku usaha dari skala kecil hingga besar, serta efektivitas kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.
“Sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan sebelumnya tahun 2016, tercatat sekitar 1,18 juta usaha atau perusahaan nonpertanian di Sumatera Utara yang tersebar dalam 13 kategori lapangan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI),”tutup Asim.(red01)
