MEDAN l Ersyah.com l Pesan tegas dilontarkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong PT Bank Sumut untuk “naik kelas” dan tidak terus bergantung pada suntikan pemerintah daerah.
“Bank Sumut tidak boleh terus berada di zona nyaman,”kata Bobby Nasution di hadapan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik, Rabu (1/4/2026) di Kantor Pusat Bank Sumut,Medan.
Bobby secara terbuka menyoroti realitas yang selama ini terjadi ditubuh Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Sumut, masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah untuk bertahan dan menghasilkan dividen.
“Kalau terus seperti ini, kita tidak akan pernah benar-benar kuat,”ucapnya.
Menurutnya, Sumatera Utara bukan wilayah kecil. Dengan 33 kabupaten/kota, potensi fiskalnya besar. Namun potensi itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan finansial yang mampu mendorong Bank Sumut bersaing di level nasional.
Saat ini, posisi Bank Sumut masih tertinggal dari BPD besar di Pulau Jawa. Nama-nama seperti Jawa Barat, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta masih mendominasi. Meski begitu, di tingkat Sumatera, Bank Sumut masih menjadi salah satu yang terdepan.
Bagi Bobby, bukan alasan untuk berpuas diri yang justru menjadi alarm untuk berbenah.
“Targetnya,Bank Sumut harus lebih mandiri, lebih agresif, dan mampu meningkatkan keuntungan tanpa bergantung pada “napas” pemerintah daerah,”tegas Bobby.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mengingatkan peran BUMD jauh melampaui sekadar mencari profit.
“BUMD adalah penggerak ekonomi rakyat. Kalau tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah, berarti ada yang salah,”ungkapnya.
Ia pun membuka sejumlah persoalan klasik terkait tata kelola yang belum solid, pengawasan internal yang lemah, hingga persoalan kredit yang kerap menjadi titik rawan.
Namun, di tengah tantangan itu, optimisme tetap dijaga. Sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan BUMD diyakini bisa menjadi jalan keluar.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan “resep baru” untuk BUMD melalui regulasi yang lebih modern.
Konsepnya memisahkan fungsi bisnis dan pelayanan publik, memperjelas posisi pemerintah sebagai regulator sekaligus pemilik modal, hingga membuka akses permodalan yang lebih fleksibel.
Pertemuan sebagai motivasi sekaligus peringatan bagi Bank Sumut, pilihannya bertransformasi menjadi pemain kuat, atau tertinggal di tengah persaingan yang semakin ketat.
“Tujuannya satu, BUMD yang profesional, transparan, dan tidak lagi berjalan setengah-setengah,”tutupnya.(red01)
