BATUBARA l Ersyah.com l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara mengambil sikap tegas menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi.
Bentuk penegasan itu diambil melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Senin (6/4/2026).
Rapat dipimpin langsung Pelaksana Harian Sekda Batubara, Drs Bambang Hadisuprapto, dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, mewakili Polres Batu Bara, Kasat Intelkam AKP Tukkar L Simamora, dari Kejaksaan Negeri Batu Bara diwakili Kasubsi II Daniel Clinton, serta perwakilan Kodim 0208/Asahan melalui Pasi Ops Kapten Inf. Syahrial Hasibuan.
Turut hadir pula jajaran pemerintah daerah, di antaranya Asisten II Setda Rusian Heri, Kepala Kesbangpol Edwin Aldrin Sitorus, Kepala Dinas Sosial Muliadi, serta Kasatpol PP Ronald F. Siahaan.
Dalam pertemuan membahas rencana pembentukan Tim Satuan Tugas Terpadu untuk menangani dan membina organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi praktik premanisme.
Plh Sekda Bambang menyampaikan, pembentukan Satgas Terpadu ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas daerah.
“Ini fokus pada penanganan premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, serta iklim investasi dan dunia usaha di Kabupaten Batubara,”ucapnya.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin diantaranya, Penyusunan struktur dan keanggotaan Satgas Terpadu lintas instansi.
Formulasi akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Bupati Batubara. Setelah SK diterbitkan, masing-masing instansi akan menindaklanjuti dengan rapat lanjutan guna mematangkan rencana operasional di lapangan.
“Satgas tidak akan mentolerir segala bentuk aktivitas yang mengganggu keamanan publik maupun menghambat investasi. Sinergi aparat penegak hukum dan perangkat daerah diperkuat demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,”tegasnya.
Secara terpisah, Kasi Humas Polres Batubara, AKP P. Tamba menyebut, kepolisian siap mendukung penuh langkah pemerintah daerah.
“Polres Batubara akan bersinergi dengan seluruh pihak dalam Satgas guna kepastian hukum bagi dunia usaha serta keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,”tutupnya.(mn)
