Satu Hari Tanpa Mobil, Cara Pemprov Sumut Ubah Pola Kerja ASN

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap saat menjadi Keynote Speaker dan Webinar sesi III tahun 2026.(Foto. Diskominfo Sumut)

MEDAN l Ersyah.com l Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mendorong perubahan besar budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui kebijakan One Day No Car, ASN diajak untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi satu hari dalam sepekan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih luas dan mendalam.

“Budaya kerja ASN bukan hanya soal cara berpikir atau melayani, tetapi juga tercermin dari perilaku sehari-hari. Kita ingin aparatur lebih efisien, tertib, dan bertanggung jawab,”kata Sulaiman Harahap saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Sesi III Tahun 2026, Senin (6/4/2026), di Kantor Gubernur Sumut.

Menurutnya, kebijakan itu telah resmi dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Sumut tertanggal 2 April 2026. One Day No Car harus dipahami sebagai gerakan edukatif, bukan hanya ajakan simbol sesaat, tapi program ini membawa sejumlah manfaat strategis.

Selain menghemat energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi polusi udara dan menekan kemacetan, terutama di kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan.

“Ini bagian upaya membangun kebiasaan menggunakan transportasi publik, sekaligus membentuk karakter ASN yang disiplin, adaptif, dan peduli lingkungan,”ucapnya.

Ia menyebutkan, kebiasaan kecil dalam birokrasi ternyata memiliki dampak besar. Mulai dari konsumsi energi hingga citra pemerintah di mata masyarakat.

Karena itu, Pemprov Sumut tidak ingin kebijakan berhenti sebagai seremoni belaka. Perubahan pola pikir ASN menjadi target utama, khususnya dalam hal mobilitas kerja yang lebih efisien dan bertanggung jawab.

Lebih jauh Sulaiman menegaskan, penerapan tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Implementasi One Day No Car akan dilakukan secara bertahap, terukur, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah serta kebutuhan pelayanan publik.

Acara diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan diikuti ASN, akademisi, hingga pengamat transportasi perkotaan.(red01)